Menggerakkan Ekonomi Jawa Tengah

24 September 2020, 12:38 WIB
ILUSTRASI Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi.* //ANTARA/

KABAR JOGLOSEMAR - Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Jawa Tengah sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 terbukti signifikan.

Berdasarkan rilis BPS Jawa Tengah, perekonomian Jawa Tengah triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 5,94 persen (year-on-year).

Kondisi ini berbalik arah jika dibanding pertumbuhan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 5,52 persen.

Baca Juga: Belum Dapat BLT non PKH Rp 500 Ribu dari Kemensos? Segera Lapor ke Sini

Banyak pihak berharap, termasuk penulis, agar trend pertumbuhan ekonomi negatif tersebut tidak berlanjut pada triwulan III-2020 dan triwulan IV-2020.

Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi negatif Jawa Tengah dapat dicegah seminimal mungkin?

Bahkan diharapkan berbalik arah (rebound) ke arah pertumbuhan ekonomi yang positif. Jawaban pertanyaan tersebut menjadi fokus artikel ini.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh permintaan agregat dan penawaran ageregat (Boediono, 1992). Permintaan agregat meliputi faktor atau variabel konsumsi rumah tangga (masyarakat), investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor (selisih antara ekspor dengan impor).

Dari sisi penawaran agregat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah modal fisik, modal insani, modal finansial, modal sumber daya alam, modal sosial dan kemajuan teknologi.

Agar perekonomian dapat tumbuh maka sendi-sendi ekonomi harus digerakkan, bila perlu secara serempak. Bagaimana agar sendi-sendi ekonomi dapat bergerak? Jawabannya jelas!

Baik permintaan dan penawaran agregat harus di dorong untuk beraktifitas kembali tentunya secara selektif, bertahap sekaligus dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Protokol kesehatan tersebut mencakup 3M dan 3T.

Baca Juga: BLT Non PKH Rp 500 Ribu dari Kemensos Sudah Bisa Dicairkan

Arti 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya 3T adalah tes (test), telusuri (tracing) dan tanggulangi (treatment). Di samping itu, juga diperlukan 3S yaitu semprot semua sarana yang terkait dengan kegiatan ekonomi.

Dari sisi permintaan agregat, untuk jangka pendek, yang paling dimungkinkan adalah menjaga dan mendorong konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu diupayakan agar daya beli masyarakat tidak turun dan hal tersebut dapat dicapai apabila harga-harga barang/jasa relatif stabil (terjaganya tingkat inflasi pada level rendah, single digit).

Kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi kelompok masyarakat miskin, dapat ditempuh melalui jaring pengaman sosial (JPS) sebagai program perlindungan sosial, ini merupakan bagian dari upaya agar konsumsi masyarakat dapat menjadi salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi (consumption led growth).

Jaring pengaman sosial dilakukan melalui bantuan langsung pada masyarakat secara tunai semisal program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja, serta jaminan kesehatan masyarakat.

Variabel pengeluaran pemerintah (APBN dan APBD) juga dapat diharapkan untuk mencegah pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Baca Juga: Penyebab dan Solusi untuk Insentif Prakerja yang Belum Cair, Ikuti Caranya

Seperti diketahui, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar sendi-sendi kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya.

Sejumlah kebijakan seperti stimulus fiskal dan non-fiskal, pelonggaran moneter, stimulus perbankan, dan dukungan pemda melalui refocusing serta realokasi APBD. Pemerintah pusat juga telah dan sedang dijalankan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat.

Hal ini dikarenakan berbagai program stimulus dan PEN juga menyentuh langsung dan tidak langsung terhadap variabel-variabel penawaran agregat.

Jika berbagai stimulus dan program PEN dapat berjalan secara optimal maka penulis yakin pertumbuhan ekonomi negatif/kontraksi Jawa Tengah di triwulan III-2020 dapat dicegah agar tidak menjadi lebih parah.

Jika kondisi tersebut dapat berlanjut maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan IV-2020 dapat menuju ke arah positif dan diharapkan dapat tumbuh positif meskipun dengan besaran yang relatif kecil.

Baca Juga: HP Layar 90 Hz Terbaik Bulan September 2020, Salah Satunya Realme 7

Memperkuat Sektor Pertanian

Sektor Pertanian merupakan sektor andalan Jawa Tengah karena penyerapan tenaga kerja sektor ini paling dominan mencapai 4.685 ribu orang atau sekitar 26,06% dari total tenaga kerja.

Sektor pertanian juga dinilai sektor tangguh dalam menghadapi badai krisis terbukti ketika krisis sosial ekoomi akibat pandemi Covid-19 tahun 202  melanda Indonesia pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2020 terkontraksi hingga -5,94% lebih dalam dari tingkat nasional (-5,32%).

Sektor pertanian Jawa Tengah masih tumbuh positif kecil 2,15% ketika sektor-sektor lainnya terkontraksi cukup dalam.

Untuk memperkuat sektor pertanian langkah kebijakan pemerintah yang cukup relevan mencakup antara lain: (1) Menerapkan Sistem Eco-Farming; (2) Adanya penyebaran pupuk secara merata; (3) Adanya perbaikan irigasi; (4) Adanya perbaikan sarana pertanian; (5) Penyuluhan pertanian.

Sistem Eco-Farming, yaitu kegiatan yang biasanya disebut dengan pertanian organik. Pertanian ini menggunakan bahan-bahan yang alami dan mudah untuk didapatkan. Selain menjaga lingkungan, hasil panen yang didapatkan bisa berlimpah ganda dengan kualitas terbaik.

Baca Juga: Cek Daftar Penerima BLT PKH Rp 500 Ribu per KK Lewat Link Berikut Ini

Penyebaran pupuk secara merata sangat diperlukan karena pupuk adalah salah satu penunjang proses keberhasilan dalam pertanian.

Sedangkan adanya perbaikan irigasi untuk mengairi sawah dengan baik sehingga komponen air yang diperlukan guna mendapatkan hasil panen dapat terjaga dengan baik.

Selain itu adanya perbaikan sarana pertanian, tidak hanya sebatas pengairan irigasi. Pemerintah juga sudah membangun sarana pertanian lain seperti waduk untuk pengairan sawah.

Sebagai pelengkap untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang pertanian maka pemerintah juga mengadakan penyuluhan pertanian, dengan adanya penyuluhan pertanian maka petani tidak mengalami ketertinggalan kapasitas dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan Jawa Tengah merupakan motor penggerak ekonomi karena sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berasal dari sektor ini.

Selama masa normal sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia dalam periode 2011-2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh secara fantastis diatas 5%, karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan yang tinggi dengan kontribusi yang juga cukup tinggi.

Misalnya pertumbuhan eonomi Jawa Tengah triwulan III-2019 yang tercatat 5,66%, sumber pertumbuhan yang berasal dari sektor industri pengolahan tercatat sebesar 2,07% atau sekitar 36,57% adalah terbesar.

Upaya pemerintah meningkatkan peran sektor industri pengolahan antara lain melalu tax holiday dan tax allowence.

Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 4, Bisa Lewat WhatsApp

Tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu. Sementara tax allowance adalah pengurangan pajak yang perhitungannya diperkirakan berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan

Selain itu, pemerintah mendorong untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri pengolahan, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, penggunaan teknologi terkini untuk mendorong peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas, serta pemberian fasilitas berupa insentif fiskal.

Catatan Penutup

Penulis cukup optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan III-2020 dapat dicegah agar kontraksinya tidak lebih dalam.

Hal tersebut dimungkinkan jika implementasi dari program stimulus fiskal dan non-fiskal, pelonggaran moneter, stimulus perbankan, program PEN dan dukungan pemda melalui refocusing serta realokasi APBD dapat berjalan dengan optimal.

Di samping itu, kegiatan industri pengolahan dapat didorong kembali menjadi “lokomotif” perekonomian Jawa Tengah.

Baca Juga: 5 Hal Ini Membuat Pencairan BLT Subsidi Gaji Anda Tidak Cair

Hal ini sangat dimungkinkan jika mendapat dukungan penuh dari pemda (provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota) dan pelaku industri pengolahan sendiri, termasuk pemangku kepentingan yaitu Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, OJK Jawa Tengah, Akademisi (PTN/PTS), ISEI Jawa Tengah, Kadin Jawa Tengah dan Media Massa.*** (Laeli Sugiyono - Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah)

Editor: Ayusandra Adhitya Septi Andani

Tags

Terkini

Terpopuler