KABAR JOGLOSEMAR - Pada April 2020 pemerintah telah memperkenalkan dan meluncurkan Program Kartu Prakerja.
Program ini merupakan realisasi dari program Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam kampanye Pilpres periode kedua awal 2019.
Dan program ini tidak saja membantu para pencari kerja untuk mendapatkan ketrampilan/keahlian melalui pelatihan yang dibiayai pemerintah.
Baca Juga: Segera Cek Daftar Penerima BLT Banpres UMKM Rp 2,4 Juta Bisa Lewat eform.bri.co.id/bpum Pakai KTP
Namun, juga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sebab, melalui program Kartu Prakerja, para pencari kerja yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank.
Namun, sejak adanya program tersebut, mereka ramai-ramai membuka rekening bank.
Menurut Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, sebanyak 23 persen pencari kerja tidak memiliki rekening bank.
Namun, setelah mengikuti program tersebut, 44 persen dari 23 pencari kerja tersebut telah memiliki rekening bank.
Data tersebut berdasarkan hasil survei evaluasi kedua yang dilaksanakan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) pada 4-7 Oktober 2020 dengan 160.560.
Dengan demikian, menurut Rudy Salahuddin yang dikutip Kabar Joglosemar.com dari laman resmi kominfo.go.id, Program Kartu Prakerja telah mendorong akselerasi inklusi keuangan di Indonesia.
Sementara Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sampai saat ini Program Kartu Prakerja telah menjalin kerjasama dengan lima mitra pembayaran yaitu Bank BNI, OVO, LinkAja dan GoPay.
Baca Juga: Ini Contoh Formulir untuk Daftar BLT BPUM Rp 2,4 Juta, Bisa Download di Sini
Dan dengan bergabungnya DANA dalam ekosistem Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran memberi lebih banyak pilihan kepada peserta Kartu Prakerja ke rekening mana dana insentif akan disalurkan.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) sendiri menggandeng DANA sebagai mitra pembayaran dalam rangka untuk memperkuat komitmennya mengakselerasi pencapaian target inklusi keuangan di Indonesia.
“Inklusi keuangan memiliki tiga fungsi penting bagi perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional dan mendukung daya tahan ekonomi masyarakat,” ujar Rudy Salahuddin dalam seminar Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Menurut Rudy, teknologi digital semakin dibutuhkan di masa pandemi. Dengan teknologi digital masyarakat tidak lagi perlu mengantri, bertatap muka dengan petugas atau pergi ke kantor tertentu untuk mendapatkan layanan, termasuk layanan keuangan.
Mengutip hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rudy mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah berada di level 76,2 persen. Dan OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen pada 2024.
Baca Juga: Dibuka Hingga Desember 2020, Ada Kesempatan untuk 3 Juta UMKM Daftar BLT BPUM Rp 2,4 Juta
Sementara target Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan juga didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan fintech di Indonesia yang mengincar segmen pasar Indonesia yang belum terjangkau sektor keuangan.
“Salah satu hambatan utama peningkatan inklusi keuangan di Indonesia berkaitan erat dengan edukasi dan sosialisasi produk keuangan yang masih tergolong rendah,” kata Rudy.
Dikatakan, dari temuan Asosiasi Fintech/Indonesia (AFTECH) menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi perusahaan fintech adalah rendahnya literasi keuangan (75 persen), permasalahan infrastruktur dasar (57 persen) dan tantangan modal (44 persen).
Sebanyak 71 persen pelaku fintech secara langsung menargetkan segmen masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) dan kurang terjangkau (underbanked) oleh perbankan.
Baca Juga: Sambut Sumpah Pemuda, 3 Pasang Pengantin Menikah dengan Mahar Sapu Lidi
Dan sebesar 73,9 persen responden melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya/bank, sedangkan 43,5 persen responden membuat kemitraan strategis dengan pemerintah.***(Kabar Joglosemar.com/Philipus Jehamun)