KABAR JOGLOSEMAR - Tidak masuknya BLT BPJS Ketenagakerjaan dalam anggaran 2021 sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah.
Sebagai gantinya, pemerintah telah menetapkan 7 bansos yang menjadi pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021.
Ida mengungkapkan, melihat situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya ditambah lagi pemerintah tahun 2021 ini belum menganggarkan kembali dana untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan membuat banyak pekerja kecewa. Namun pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk masalah ini.
Baca Juga: Apa Penyebab BLT BPJS Ketenagakerjaan Tidak Jadi Cair 2021? Simak Jawabannya di Sini
Baca Juga: Kabar Gembira, Program BST, PKH dan BPNT Bantuan Sembako Berlanjut pada 2021
'Karena memang tahun ini BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk dalam APBN, pemerintah tetap berupaya memberikan program lain sebagai pengganti BLT BPJS Ketenagakerjasn yang tidak cair tahun ini," tuturnya.
Ada banyak faktor yang membuat BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak cair tahun ini, selain karena tidak masuk dalam APBN, pemerintah sedang memfokuskan bantuan sosial pada bidang lain.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyeksi alokasi anggaran PEN tahun ini mencapai Rp 553,09 triliun atau mendekati realisasi 2020 sebesar Rp 579,78 triliun.
Baca Juga: Pesan 3 Menteri untuk Imlek Tahun 2021
Baca Juga: Penasaran Wisata Mistis di Banyuwangi? Ada Baluran Hingga Kawah Ijen Lho
Kementerian Keuangan telah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya Rp 553 triliun.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran PEN dari sebelumnya Rp 403,9 triliun sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi.
“Artinya, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 ini memerlukan support yang sama seperti 2020,” tambahnya.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Kepada Menparekraf Sandiaga Uno: Bro Nggak Akan Korupsi Kan?
Baca Juga: True Beauty Tamat Malam Ini, Para Pemain Berikan Kesan dan Pesan Selama Syuting
Selama herd immunity masyarakat Indonesia belum terpenuhi melalui vaksinasi yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan maka enam bidang harus terus mendapat dukungan.
Enam bidang yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp 553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp 104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Baca Juga: Ujian Nasional 2021 Dihapus, Ini 3 Syarat Kelulusan Peserta Didik
Baca Juga: Selain Banyuwangi, Ini 5 Daerah yang Terkenal Mistis di Indonesia
Sedangkan, bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan 7 bantuan sosial yaitu fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Anggaran program prioritas dialokasikan Rp 141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Kemudian, bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Baca Juga: Simak, Ini Prosedur dan Syarat Mendapat Status Kewarganegaraan IndonesiaUntuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.***