Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pada tahun 2021 ini, pemerintah akan melanjutkan 3 program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Tiga program bantuan sosial yang sudah terealisasi 100 persen pada tahun 2020 dipastikan berlanjut pada tahun 2021 yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai (bantuan sembako).
Kepastian untuk melanjutkan program bantuan sosial PKH, BST an BNPT pada tahun 2021 tersebut disampaikan Sonny W Manalau, Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada acara dialog yang digelar oleh KPCPEN di Jakarta, pada hari Rabu, 3 Februari 2021.
Baca Juga: Pesan 3 Menteri untuk Imlek Tahun 2021
Menurut Sonny W Manalau yang dikutip Kabar Joglosemar dari laman covid19, Kamis, 4 Februari 2021, ketiga program tersebut yakni PKH, BST dan BPNT untuk perlindungan sosial tersebut dipastikan berlanjut pada tahun 2021.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak sosial dari pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi.
Untuk program tersebut disediakan alokasi anggaran terbesar untuk memberi dukungan daya beli guna menekan laju kemiskinan dan mendorong konsumsi masyarakat.
Dengan rinci Sonny menyebutkan bahwa untuk program bantuan sembako atau program BPNT target sesaran sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan program BST dengan target sasaran sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada tahun 2021, untuk program bantuan sembako atau BPNT, dianggarkan oleh Kemensos sebesar Rp 45 triliun.
Untuk penyaluran bantuan sembako atau BPNT ini, Kemensos akan bekerja sama dengan Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI dan BTN. Dan khusus untuk wilayah timur Indonesia yang sulit dijangkau, akan disalurkan melalui PT. Pos.
Sementara anggaran untuk program BST, menurut Sonny, Kemensos mengalokasikan dana sebesar Rp 12 triliun. Yang berhak menerima adalah khusus bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 dan bukan penerima PKH maupun bantuan sembako atau BPNT.
Untuk program BST seluruhnya akan disalurkan oleh PT Pos langsung kepada KPM pada periode Januari-April 2021.
Sementara untuk program bantuan PKH, menurut Sonny, dianggarkan sebasar Rp 20 triliun. Bantuan disalurkan per triwulan. Pada triwulan pertama tahun 2021 ini, sudah terealisasi hampir 28 persen.
"Tahun 2021 ini merupakan tahap kedua. Kemensos kembali berkonsolidasi dengan mitra-mitra agar penyaluran program perlindungan sosial ini tepat sasaran, tepat waktu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Sonny.
Dikatakan, pelaksanaan program tersebut tahun 2020 dievaluasi untu kemudian diperbaiki pada tahun 2021 ini.
Baca Juga: Program Subsidi Gaji Dihentikan Pemerintah, Simak Pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021
Sementara Haris Husein selaku SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia mengatakan, PT Pos Indonesia sudah mendistribusikan program tersebut dengan cara disalurkan di kantor pos, penyaluran ke lokasi yang banyak KPM-nya dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah, dan mengantar langsung ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit dan penyandang disabilitas.
Menurut Haris Husein, penyaluran bisa dipertanggungjawabkan oleh PT Pos.
Hal itu karena dalam proses pelaksanaan pihaknya memanfaatkan aplikasi pos biro mobile, sementara dalam proses pertanggungjawaban piaknya memberikan surat pemberitahuan kepada KPM, yang memuat informasi syarat bahwa tidak ada potongan di dalamnya.
Sementara proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code. Danuntuk 2021 ini, akan menggunakan teknologi pengenal wajah.
Bima Arya, Walikota Bogor, membenarkan bahwa ia telah berkoordinasi terkait penyaluran ini “Di Kota Bogor, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PT Pos untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat pendistribusian,” kata Bima Arya.***
