Network
Di antara perubahan yang dilakukan di tengah pandemi virus Coronan, menurut Presiden Joko Widodo adalah berbagai aktivitas bisnis, pendidikan dan sebagainya kini banyak yang dilakukan secara virtual atau online.
Baca Juga: Masih Sempat, Login kemnaker.go.id lalu Cek Penerima BLT Subsidi Upah Gelombang 2 Tahap 2 di Sini
Hal ini menjadi peluang untuk melakukan percepatan digitalisasi karena lebih efektif dan efisien.
Seperti dikutip Kabar Joglosemar.com dari laman resmi kominfo.go.id, dalam pertemuan ASEAN Business and Investment Summit 2020 (ABIS 2020) secara virtual, Sabtu (14/11/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di tengah tantangan akibat pandemi virus Corona, kita perlu tetap optimistis.
Karena masih ada peluang untuk maju, berkembang dan keluar dari krisis.
Di antara peluang itu adalah percepatan perkembangan digitalisasi dalam segala sektor dan bidang.
Misalnya, banyak aktivitas usaha, bisnis, pendidikan bisa dilakukan secara virtual. Hal ini justru lebih efisien, efektif, mudah dan cepat.
Mengutip laporan Sekjen PBB, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini jaringan seluler telah menjangkau lebih dari 95 persen populasi dunia.
Sementara data menunjukkan bahwa pada Juni 2020, ada 441 juta orang atau sekitar 65 persen populasi ASEAN adalah pengguna internet.
Baca Juga: Tips Agar Bunga Bougenville Berbunga Banyak, Lebat, dan Rimbum
Dengan demikian, menurut Presiden Jokow Widodo, ketergantungan dunia terhadap teknologi digital akan semakin tinggi.
Bahkan lebih dari 1,5 miliar anak harus belajar dari rumah, ratusan juta orang harus bekerja dengan platform virtual dan online shopping meningkat tajam.
Kondisi ini tentu memberikan peluang besar untuk mempercepat transformasi digital.
Sementara potensi ekonomi digital ASEAN yang ditaksir mencapai US$ 200 miliar pada tahun 2025, menurut Presiden Joko Widodo, baru dapat dipenuhi bila ASEAN mampu melakukan transformasi digital.
Dan transformasi tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dan dimitigasi.
Presiden memberi contoh, yakni banyak jenis usaha lama yang tutup dan banyak jenis pekerjaan lama yang tutup karena transformasi digital.
Baca Juga: Bisa Pakai HP, Ini 9 Cara Mudah Cek Penerima BLT Subsidi Upah Gelombang 2 Tahap 2 di kemnaker.go.id
Bahkan sekitar 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi.
Selain itu, digital gap di negara ASEAN juga masih sangat besar. Penetrasi internet belum merata di seluruh negara ASEAN.
Buktinya, dari 10 negara ASEAN, hanya 3 negara yang memiliki penetrasi internet di atas 80 persen.
Karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar perlu melakukan berbagai terobosan.
Presiden menyebutkan 3 kunci utama yang perlu didorong dalam percepatan transformasi digital di ASEAN.
Pertama, revolusi digital yang inklusif. Untuk hal ini membutuhkan 3A (Access, Affordability dan Ability). Ketiga hal ini harus terus diupayakan agar demokratisasi akses digital dapat berjalan.
Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama, bukan saja untuk masyarakat di perkotaan, namun juga ke desa-desa, dengan harga yang terjangkau dan disertai dengan peningkatan digital literacy melalui upskilling dan reskilling dari sumber daya manusianya.
Baca Juga: Rekomendasi 5 HP dengan Kamera Terbaik, Harga Hanya Rp 1 Jutaan
Kedua, menurut Presiden, adalah perlunya ASEAN menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital.
“Ekonomi digital harus menjadi kekuatan ekonomi ASEAN. Kita tidak boleh sekadar menjadi pasar tetapi harus menjadi pemain besar,” kata Joko Widodo.
Dikatakan, ekonomi digital harus membantu UMKM kawasan ASEAN untuk masuk dalam rantai pasok global.
Karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi ASEAN mengingat UMKM mewakili 89-99 persen dari seluruh perusahaan di ASEAN.
Dan ketiga, perlunya penguatan sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di kawasan.
Baca Juga: Hore, BLT Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan Tahap 2 Sudah Dicairkan ke Rekening, Cek Sekarang
“Kita harus bekerja sama untuk mengeliminasi hambatan perdagangan digital; membangun kepastian hukum; penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan; membangun regulasi sinergi perdagangan digital, e-commerce, dan konektivitas digital; serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta (PPP) untuk memperkuat konektivitas digital,” ujar Presiden.***
