Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pemerintah Indonesia masih akan terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Namun ada bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak dilanjutkan oleh Pemerintah, yakni BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 telah direncanakan oleh pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Angka Kesembuhan COVID-19 di Indonesia di Atas Angka Rata-rata Dunia
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun membeberkan alokasi dana yang disiapkan sebagai pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan saat cara Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Jakarta pada Selasa, 26 Januari lalu. Airlangga Hartarto selaku Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyebutkan kalau pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.
Bantuan yang disiapkan pemerintah itu antara lain PKH, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Insentif Tenaga Kesehatan, BLT UMKM dan BST. Dilansir Kabar Joglosemar Antara, anggaran untuk sektor kesehatan dialokasikan Rp 104,7 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Airlangga menambahkan kalau kemungkinan bisa terjadi perubahan anggaran pemulihan ekonomi tahun 2021. Alokasi anggaran juga akan memperhatikan dinamika yang terjadi.
Baca Juga: Gagal Terima BLT UMKM, Ini 3 Faktor Penyebabnya
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan sosial mencapai Rp150,96 triliun dengan 7 bantuan sosial, yakni PKH bagi 10 juta KPM, stimulus listrik gratis, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bansos Tunai bagi 10 juta KPM, Subsidi Kuota PJJ, dan BLT Dana Desa.
Anggaran program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Bantuan di bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Menko Airlangga mengungkapkan ada pula alokasi untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.
Baca Juga: 8 Buah untuk Tingkatkan Sistem Imun Saat Cuaca Ekstrem dan Pandemi
Sebagaimana diketahui, subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan menjadi andalan para pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Subsidi gaji 2021 tak jadi cair karena program tersebut tidak masuk dalam APBN 2021. ***
