Network
KABAR JOGLOSEMAR- Setelah sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.765.000, Sultan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menggelar rapat koordinasi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Dalam rapat tersebut turut hadir Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Bupati Sleman Sri Purnomo, Bupati Kulon Progo Sutedjo, Pjs. Bupati Bantul Budi Wibowo, Sekda Gunungkidul Drajad Ruswandono, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi.
Baca Juga: Simak 9 Cara Mudah Cek Nama Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 Tahap 3, Buka Link Ini
Berdasarkan hasil rapat tersebut, telah ditetapkan UMK baru Kabupaten/Kota di DIY tahun 2021 berdasar rekomendasi Bupati/Walikota Bersama Dewan Pengupahan masing-masing wilayah.
Disebutkan, wilayah yang mengalami persentase kenaikan UMK tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul yakni 3,81%. Sementara, untuk jumlah kenaikan UMK dalam rupiah yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 65.531. Meski demikian, angka persentase kenaikan UMK di Kota Yogyakarta tidak lebih tinggi dari Kabupaten Gunungkidul.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa jika struktur penentuan tersebut sudah sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan bersama Apindo.
Baca Juga: Vanessa Angel Sedih dan Rindukan Anaknya, Ini Komentar Rekan Artis
" Kalau dasar saya sendiri menggunakan data dari BPS yang sebesar 3,54% itu, dan itu semua sudah clear,” tutur Ngarsa Dalem seperti dilansir dari laman jogja.prov.go.id Rabu, 18 November 2020.
Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa kenaikan UMK ini sudah secara resmi ditetapkan dan diatur melalui SK Gubernur.
