Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rencananya Akan Dilakukan Secara Digital

- 18 November 2020, 21:55 WIB
Iluatrasi BLT
Iluatrasi BLT /Galih Wijaya/Kabar Joglosemar

KABAR JOGLOSEMAR - Saat ini semua kementerian dan lembaga pemerintah didorong untuk membajak momentum pandemi virus Corona untuk membangkitkan ekonomi nasional.

Dan hal tersebut direalisasikan melalui amanat akselerasi transformasi digital.

Baca Juga: Belum Dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan Buat Aduan Bisa Lewat kemnaker.go.id

Untuk mendukung hal itu Kementerian Kominfo membangun infrastruktur TIK, membuat roadmap transformasi digital, penyediaan talenta digital sumberdaya manusia digital, percepatan pembangunan pusat data nasional (PDN) hingga menyiapkan fomulasi regulasi dan skema-skema lain yang dibutuhkan.

"Bapak Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum ini, mengambil kesempatan pada pandemi virus Corona sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate, Rabu, 18 November 2020.

Menurut Johnny G Plate, untuk menjawab kebutuhan adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, Kementerian Kominfo mencanangkan percepatan pembangunan Pusat Data Nasional (Government Data Center) guna mengimplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronok (SPBE) dan Kebijakan Satu Data Nasional.

"Kita sama-sama mengetahui, hingga saat ini ada 2.700 pusat data dan server yang dikelola oleh pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Namun hanya 3 persen di antaranya yang memenuhi standar global. Selain itu, ada 24.700 aplikasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang juga menyita budget yang luar biasa besar," kata Menteri Kominfo.

Baca Juga: Login ke pddikti.kemdikbud.go.id Untuk Cek BLT Guru Honorer Rp 1,8 Juta dari Kemendikbud

Sementara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan teknologi dalam layanan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digital yang mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

"Usaha bersama untuk intervensi penyiapan infrastruktur-infrastruktur dimaksud dalam rangka efisiensi belanja negara," kata Menteri Johnny seperti dikutip Kabar Joglosemar dari laman resmi kominfo.go.id.

Halaman:

Editor: Ayusandra Adhitya Septi Andani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x