Network
KABAR JOGLOSEMAR - Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menyiagakan sebanyak 3.380 personil yang terdiri dari gabungan anggota Polri dan TNI.
Adapun hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengamnan rencana aksi demo penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang direncanakan akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB, Sabtu, 24 Juli 2021.
Aksi demo penolakan tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial dengan seruan 'Jokowi End Game' yang mana menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan. Belum jelas pencetus dari rencana aksi demo tersebut.
Baca Juga: Simak, Begini Cara Cek dan Download Sertifikat Vaksin Lewat Link Pedulilindungi.id
Meskipun begitu, untuk mengatisipasi kejadian yang tidak diinginkan, pihak kepolisian juga sudah merencanakan rekayasa lalu lintas hingga penutupan arus.
"Kalau sekarang masih diberikan kesempatan bagi warga masyarakat sektor esensial kritikal transjakarta itu masih kita berikan kesempatan untuk melintas," ujar Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Marsudianto.
Dia juga menyebut bahwa sudah ada ribuan personil yang siaga sejak pukul 07.00 WIB.
Baca Juga: 27 Pintu Keluar Tol Jateng Masih Ditutup Sampai 25 Juli 2021, Simak Syarat Aman Saat Perjalanan
Mereka akan berjaga di kawasan Monas, Jakarta Pusat di kawasan Senayan, tepatnya di kawasan gedung DPR.
Marsudianto kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai penutupan jalan yang dilakukan pihaknya.
Dia pun mengemukakan bahwa setiap aksi yang dilakukan akan segera diminta bubar.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Beri PR ke Anak-anak: Dari Mana Asalnya Kodok dan Kupu-kupu?
"Kemudian di depan pertamina juga kami sekat dengan MCB dan barier serta di Harmoni. Jadi tiap yang akan melaksanakan aksi di sini akan segera kami imbau untuk membubarkan diri," ucapnya.
Rupanya, rencana aksi 'Jokowi End Game' tersebut tampak tidak dipermasalahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Dia menuturkan bahwa setiap warga boleh demo sesuai dengan aturan yang ada.
"Negara kita negara demokrasi yang berpancasila kami membolehkan siapa saja warga negara berdemo sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada," ucapnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa aksi demo akan menyebabkan kerumunan yang mana meningkatkan resiko penularan Covid-19.
"Kalau ada kerumunan ada interaksi maka terjadi penularan, jangan sampai niat demo yang dimaksudkan mungkin baik tapi malah menimbulkan kerumunan yang berkaitan nantinya dengan penularan Covid-19," pungkasnya. ***
