Network
KABAR JOGLOSEMAR - Baru-baru ini Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengeluarkan aturan baru tentang larangan warga AS berkunjung ke Indonesia.
Hal ini dikarenakan masih merebaknya kasus Covid-19 dan banyaknya terjadi peristiwa terorisme di Sulawesi dan Papua.
Aturan ini disampaikan dalam travel advisory yang dirilis Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dalam laman travel.state.go sejak Selasa (8/6/21).
Baca Juga: Amerika Serikat Siap Pasok 25 Juta Vaksin COVID-19 Ke Seluruh Dunia
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah mengeluarkan Pemberitahuan Kesehatan Perjalanan Tingkat 3 untuk Indonesia karena Covid-19, yang menunjukkan tingkat Covid-19 yang tinggi di Indonesia.
"Ada pembatasan yang berlaku yang mempengaruhi masuknya warga negara AS ke Indonesia. Tindakan karantina yang dijalankan pemerintah diberlakukan untuk semua orang asing," demikian postingan Deplu AS di laman travel.state.gov.
Deplu AS menyebutkan agar mempertimbangkan kembali perjalanan ke Sulawesi Tengah dan Papua akibat kerusuhan sipil.
Baca Juga: Lama Tinggal Di Amerika, Cinta Laura Terbiasa Cuci Baju hingga Nyikat Kamar Mandi Sendiri
"Teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Indonesia. Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran," tulis Deplu AS.
Selain itu adanya potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi dapat mengakibatkan terganggunya transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan.
Dalam rilisnya, Deplu AS menyatakan bahwa penembakan terus terjadi di wilayah antara Timika dan Grasberg di Papua.
Baca Juga: Pemerintah Amerika Gandeng Datting App, Cari Jodoh Sekaligus Motivasi Kaum Muda untuk Divaksin
"Di Sulawesi Tengah dan Papua, demonstrasi dan konflik dengan kekerasan dapat mengakibatkan cedera atau kematian warga AS. Hindari demonstrasi dan keramaian," terangnya.
Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warga AS di Sulawesi Tengah dan Papua karena pegawai pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut.***
