Network
KABAR JOGLOSEMAR - Formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021. Pendaftaran CASN 2021 lebih difokuskan untuk mengisi tenaga teknis. Menurut rencana, pemerintah menyediakan 1,3 juta formasi ASN pada tahun 2021.
Tenaga teknis yang dimaksud adalah yang bisa langsung terjun ke masyarakat, bukan hanya tenaga administrasi. Sementara penerimaan ASN tahun ini adalah terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sekolah kedinasan.
Menurut Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk formasi guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, sebanyak 83.000 formasi untuk pemerintah pusat yang dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru, sementara 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang juga dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru.
Baca Juga: Sudah Dibuka! Kuota Kartu Prakerja 2021 Gelombang 16 Hanya 300 Ribu, Daftar Lewat Link Ini
Baca Juga: Ada Unsur China hingga Tidak Sesuai dengan Sejarah, Drama Joseon Exorcist Diminta Berhenti Tayang
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sumber daya ASN harus diperbanyak yang terjun langsung ke lapangan atau dekat dengan masyarakat, bukan hanya tenaga administrasi," kata Menteri Tjahjo Kumolo dilansir Kabar Joglosemar dari laman resmi menpan.go.id, Kamis 25 Maret 2021.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, hari Rabu 24 Maret 2021, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seleksi calon ASN tahun 2021 difokuskan guna mengisi tenaga teknis. ASN tenaga teknis diperbanyak dengan mengurangi ASN yang melaksanakan tugas administrasi.
Karena itu, menurut Menteri Tjahjo Kumolo, guna memenuhi arahan Presiden Joko Widodo, penerimaan ASN tahun2021 ini difokuskan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sekolah kedinasan.
Baca Juga: BLT UMKM Kembali Dibuka, Siapkan 6 Berkas Berikut Untuk Dapatkan BLT UMKM Rp 1,2 Juta
Secara rinci Menteri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa formasi dengan alokasi terbanyak dalam seleksi calon ASN tahun 2021 adalah untuk pemerintah pusat.
Mereka terdiri dari jabatan dosen, penjaga tahanan, penyuluh keluarga berencana, analis perkara peradilan dan pemeriksa.
Sementara alokasi terbanyak bagi pemerintah provinsi terdiri dari jabatan guru, seperti guru bimbingan konseling, guru teknologi informasi dan komputer, serta guru matematika. Kemudian, jabatan tenaga kesehatan, seperti perawat, dokter dan asisten apoteker. Dan jabatan teknis seperti pranata komputer, polisi kehutanan dan pengawas benih tanaman.
Baca Juga: 7 Tips Melupakan Mantan Supaya Bisa Move On, Menangis hingga Sadar Diri
Selain itu, untuk pemerintah kabupaten dan kota, alokasi terbanyakterdiri dari guru, tenaga kesehatan dantenaga teknis. Jabatan guru, menurut Tjahjo Kumolo, terdiri dari guru kelas, guru pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan serta guru bimbingan konseling.
Sementara jabatan tenaga kesehatan yang paling banyak dibutuhkan adalah perawat, bidan dan dokter. Untuk jabatan teknis antara lain penyuluh pertanian, auditor dan pengelola pengadaan barang/jasa.
Terkait usulan formasi PPPK bagi guru agama, menurut Menteri Tjahjo Kumolo, Kementerian PANRB terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeridan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Dalam formasi 1 juta guru PPPK, akan diakomodir usulan formasi guru agama di sekolah negeri," kata Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka Bawa Beras Berkarung-karung di Mobil Dinas
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Kementerian PANRB agar berkoordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah yang belum melengkapi kelengkapan dokumen dan yang belum mengusulkan kebutuhan ASN dalam seleksi calon ASN 2021. Hal ini penting supa formasi ASN tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan ASN di instansi pemerintah.
Ahmad Doli juga meminta agar dalam 1,3 juta formasi tersebut, juga dialokasikan formasi bagi tenaga guru honorer dan tenaga honorer non-guru yang sudah membantu pelaksanaan program pembangunan strategis nasional.
Komisi II DPR RI juga meminta agar seleksi alon ASN tahun 2021 dilakukan secara transparan dengan menyebarluaskan informasi mengenai proses seleksi kepada masyarakat. Dan setiap instansi pemerintah yang membuka formasi diharapkan dapat meningkatkan layanan posko aduan atau help desk agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas dan utuh.
Baca Juga: Catat! Ini Jadwal Pekan Suci Paskah 2021 yang Berlangsung Minggu Depan
Untuk mencegah tindak penipuan dalam seleksi calon ASN tahun 2021, Komisi II bersama Kementerian PANRB dan BKN berkomitmen menghilangkan praktik penipuan.
“Kami berkomitmen enghilangkan penipuan dan percaloan dalam proses seleksi calon ASN tahun 2021 agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” kata Ahmad.***
