Network
KABAR JOGLOSEMAR - Langkah cepat dan solutif diambil pemerintah untuk mengatasi masalah subsidi gaji 2021 yang tidak masuk dalam APBN 2021.
Kementerian menawarkan berbagai cara dan program pengganti subsidi gaji 2021 yang bisa dimanfaatkan para pekerja agar bisa kembali bekerja seperti sedia kala.
Tak bisa dipungkiri, mengatasi jumlah pengangguran yang terus meningkat selama pandemi COVID-19 ini pemerintah tidak bisa mengatasi sendiri, dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk secepatnya menangani masalah ini.
Baca Juga: Geger Status Kewarganegaraan Bupati NTT, Ini Syarat Mutlak Jadi Kepala Daerah
Baca Juga: 7 Artis K-Pop yang Pernah Alami Kecelakaan Tragis, dari Seungri BIGBANG hingga Lee Min Ho
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, ada cara yang dinilai lebih efektif sebagai solusi dari pengganti subsidi gaji 2021 yang dihentikan mulai tahun ini.
"Kerjasama dengan berbagai pihak memang mutlak dilakukan saat kondisi seperti ini. Kali ini Kemnaker tengah menjajaki kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk menciptakan program yang bisa diberikan pada pekerja yang terkena PHK," ujarnya.
Ida menambahkan, kerjasama Kemnaker dengan dunia usaha dan dunia industri akan terwujud dalam program pelatihan vokasi, pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja.
Baca Juga: Bentuk 'Herd Immunity', Pemerintah Targetkan 70 Persen Sasaran Cakupan Vaksinasi COVID-19
Baca Juga: Lihat Han Seojun dan Lim Jukyung Berpelukan, Lee Suho Merana di True Beauty Episode 15
Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi akan diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan Kemnaker adalah dengan melakukan penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia).
Keuntungan lain dari kerjasama ini adalah perusahaan akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.
Baca Juga: Cegah Praktik Dukun Abal-Abal, Dukun Banyuwangi Deklarasikan Persatuan Dukun Nusantara
Baca Juga: Dukun di Banyuwangi Bentuk Persatuan Dukun Nusantara, Bakal Gelar Pengobatan Hingga Festival Santet
"Bagi pemerintah hal ini merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja yang kompeten," tambahnya.
Sementara itu, saat pemaparan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Rabu 27 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang tidak menyebut anggaran subsidi gaji atau subsidi upah dalam program bansos yang akan diteruskan di tahun 2021.
Hanya 8 Bansos yang disinggung yakni PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Baca Juga: 7 Cara Mencegah Kanker Secara Alami, Istirahat Cukup Hingga Konsumsi Ini
Untuk bantuan UMKM dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.***
