Ini 4 Parameter Penilaian Hasil Penerapan Kebijakan PPKM

6 Februari 2021, 09:24 WIB
Ilustrasi corona /pixabay/coyot

KABAR JOGLOSEMAR -Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah berjalan sejak 11 Januari 2021.

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut bisa dilihat dari 4 parameter nasional yakni kasus aktif, kesembuhan, kematian dan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

Baca Juga: Simak, Penerima BLT UMKM Ditentukan Oleh 4 Lembaga Ini

Menurut Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, dengan melihat 4 parameter tersebut maka penerapan PPKM di DKI Jakarta maupun Jawa Barat bisa menjadi contoh.

Sebab, dari hasil evaluasi penerapan PPKM di kedua provinsi tersebut menunjukkan hasil yang positif.

Prof Wiku menyebutkan kasus aktif di DKI Jakarta selama pelaksanaan PKM menunjukkan tren yang terus menurun.

Padahal 2 minggu sebelum penerapan PPKM menunjukkan angka kenaikan. Prof Wiku menyebut pada 31 Januari 2021, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta hanya 8,78 persen dari sebelumnya 9,85 persen.

"Meski turunnya sedikit namun hal ini tetap disambut positif karena mengalami penurunan," kata Prof Wiku dikutip Kabar Joglosemar dari laman covid19.go.id.

Baca Juga: Update COVID-19 di Jogja: Kasus Positif Kembali Turun

Menurut Prof Wiku, cara untuk menekan kasus aktif adalah dengan meningkatkan tracing (pelacakan) dan testing atau pemeriksaan. 

Dan di DKI Jakarta sudah melakukan testing (pemeriksaan) capai 12 kali lipat dari target World Health Organization (WHO) dalam seminggu.

"Sebanyak 87 persen ditujukan pada suspek, probable dan kontak erat yang memberikan dampak positif pada pencegahan penularan," kata Prof Wiku.

Meski demikian, menurut Prof Wiku, Provinsi di DKI Jakarta tetap harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna menekan angka BOR di bawah standar, yakni 70 persen.

Baca Juga: Ingin Cairkan Bansos 2021? Simak Syarat dan Cara Pengecekannya di Sini

Sesuai hasil koordinasi Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta terungkap jumlah bed isolasi ICU per hari fluktuatif karena sangat tergantung kondisi dan data pelaporan dari rumah sakit dengan kisaran BOR 75-80 persen.

Sementara perkembangan kondisi terbaru di Provinsi di Jawa Barat, menurut Prof Wiku, tren kasus aktif sangat fluktuatif. MIsalnya, pada minggu terakhir naik dari 17,18 persen jadi 20,74 persen.

Hal ini sama dengan tren kasus sembuh, yakni fluktuatif. Dalam minggu terakhir memperlihatkan penurunan dari 81,61persen menjadi 77,98 persen, sedangkan kasus meninggal dunia per 31 Januari 2021 mencapai 1,29 persen.

Baca Juga: Pemegang KIS dan KKS Bisa Cairkan Bansos, Cek Infonya di Sini

Sedangkan BOR di ruang isolasibisa ditekan secara konsisten sehingga sampai pada angka 69,52 persen. Jumlah ini berada di bawah target parameter nasional sebesar 70persen.

Dari hasil koordinasi bersama Pemprov Jawa Barat, dalam 2 minggu terakhir  kasus COVID-19 mengalami lonjakan tertinggi pada 30 Januari 2021.

Hal ini terlihat dari penambahan 4.601 kasus positif, yang terdiri dari 2.859 kasus baru dan 1.742 kasus lama.

Menurut Prof Wiku, langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana menguatkan puskesmas lewat penempatan tim kolaborasi inter profesi, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan multi sektor.

Hal ini bertujuan demi meningkatkan kapasitas 3T, 3M, penyiapan vaksinasi serta melanjutkan pelayanan kesehatan esensial di Puskesmas.

Baca Juga: Kemenkop UKM Usulkan Tambahan Kuota 12 Juta UMKM Terima BPUM UMKM 2021

Melihat hasil analisis data tersebut, menurut Prof Wiku, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kegiatan di 2 provinsi tersebut telah membuktikan hasil positif di beberapa indikator, meski belum dapat disebut  berhasil.

Sebab, keberhasilan dilihat bila provinsi tersebut keluar dari 4 indikator parameter nasional yang sudah ditetapkan dalam 4 minggu berturut-turut.

Meski demikian, Prof Wiku mengatakan tetap perlu belajar dari keunggulan daerah lain agar bisa ditiru, namun kekurangannya bisa dicegah.

"Data ini menggambar betapa penting menjalin komunikasi, di antara komponen pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah denga daerah agar bersama-sama membantubila mengalami kesulitan," lkata Prof Wiku.***

Editor: Ayusandra Adhitya Septi Andani

Sumber: covid19.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler