Network
KABAR JOGLOSEMAR – Penghentian BLT BPJS Ketenagakerjaan di 2021 nyatanya bukan sebuah wacana. Untuk menggantinya, Pemerintah menyiapkan program bernama DUDI.
Program tersebut disalurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Baca Juga: Diperpanjang Hingga 18 Februari, Ini Syarat Penerima BLT UMKM Rp2,4 Juta
Awalnya, terkait dengan penghentian BLT BPJS Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus memikirkan pengganti tersebut.
Lalu tercetuslah bahwa pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan akan berupa DUDI. Yaitu kependekan dari kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Baca Juga: Dana BST Rp300 Ribu Disalurkan Hingga April 2021, Simak Informasi Pencairannya di Sini
Hal itu diperkuat dengan Kemnaker yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan industri yang terkait.
“Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," jelas Menaker Ida.
Baca Juga: Pengganti Subsidi Gaji 2021, Menaker Ida: Kita Konsentrasi pada Program Kartu Prakerja
Langkah kerja sama DUDI ini diambil Kemnaker sebagai salah satu landasan untuk menentuka kebijakan pelatihan vokasi.
Nantinya, dalam pelatihan vokasi tersebut akan ada program pelatihan kerja dan juga magang di perusahaan-perusahaan terkait.
Baca Juga: Pengganti Subsidi Gaji 2021, Cek Penerima Bansos di Aplikasi SIKS Dataku atau Web Kemensos
Diharapkan dengan program tersebut, skill dan keterampilan masyarakat bisa terlatih. Sehingga, akan lebih terserap ke dunia kerja.
Pandemi corona yang melanda Indonesia selama hampir satu tahun ini telah melumpuhkan berbagai sektor terutama sektor ekonomi.
Baca Juga: Pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan Akan Segera Diluncurkan
Banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan juga orang yang kehilangan pekerjaan. Pencarian pekerjaan pun menjadi semakin sulit.
Sehingga, untuk bisa bersaing, tiap-tiap orang harus memiliki kualitas diri yang baik. Misalnya saja memiliki keterampilan dan skill kerja yang mumpuni dan sesuai di bidangnya.
Baca Juga: Kemenkop UKM Salurkan Bansos UMKM 2021, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya
Menurut Kemanker, program DUDI apabila dilaksanakan secara benar, akan dapat mengubah perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan ke arah yang lebih positif.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan," ungkap Menaker Ida.
Tidak hanya menguntungkan untuk para pekerja saja, namun juga para pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja.
Dengan program magang mereka bisa mengetahui sekaligus menyeleksi tenaga kerja mana yang sekiranya sesuai dengan kriteria mereka.
Bila ini diterapkan untuk jangka waktu panjang, maka lambat laun akan mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan perekonomian pun akan membaik.
Memang butuh waktu lama untuk bisa sampai di titik tersebut. Namun, bila tidak dimulai sekarang kapan lagi?
Saat ini Pemerintah sedang menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian nasional dari keterpurukan.
Salah satu hal yang diperhatikan Pemerintah untuk melaksanakan PEN tersebut adalah program percepatan vaksinasi. Tentunya biaya vaksinasi tersebut tidaklah sedikit.
Sehingga, bila ada bantuan yang dihentikan, sebenarnya masuk akal saja. Pemerintah memang terlihat seperti mengurangi anggaran bantuan.
Perlu diketahui BLT BPJS Ketenagakerjaan dihentikan karena sengaja tidak dimasukkan dalam APBN 2021.
“Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan,” ungkap Menaker.
Artinya, ada peluang bahwa ketiadaan dana untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan pada APBN 2021 hanyalah sementara dan besok suatu saat akan dilanjutkan kembali.
Namun, bila tidak, lebih baik kita berpikir positif. Pemerintah tetap mengganti bantuan tersebut meski bukan berupa uang namun berupa fasilitas untuk mengembangkan keterampilan.
Selain itu, meski tidak menerima bantuan ini, masih banyak bantuan Pemerintah lainnya misalnya kartu prakerja, bantuan PKH, BLT UMKM, dan yang lainnya.***
