Network
KABAR JOGLOSEMAR - Sejak diberlakukannya PPKM Darurat 3 Juli 2021, pemerintah belum terlihat memberikan aturan pelarangan penerbangan dari luar negeri menuju Indonesia padahal bandara adalah pintu gerbang pergerakan manusia dari dan keluar Indonesia.
Pemerintah didesak untuk menutup penerbangan dari luar negeri demi meminimalisir penyebaran varian virus Corona Baru. Wamenlu, Mahendra Siregar angkat bicara terkait hal ini.
"Sampai saat ini peraturan yang terkait dengan perjalanan internasional seperti juga saya sampaikan di muka tadi diselaraskan dengan peraturan yang berlaku untuk PPKM darurat," kata Mahendra.
Jadi, selama peraturan pada PPKM Darurat tidak melarang penerbangan dari luar negeri, maka Kemenlu tidak akan menutupnya.
"Selama konteks PPKM Darurat juga belum ada pembatasan ataupun larangan untuk mobilitas melalui udara maka sampai saat ini juga perjalanan internasional (bisa) dilakukan tapi dengan pembatasan yang sangat ketat," tuturnya.
Sementara itu, mantan anggota Ombudsman yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak menutup gerbang internasional saat lonjakan Corona.
Baca Juga: Hari Ini Dalam Sejarah: Tepat 75 Tahun Lalu, Bikini Pertama Diperkenalkan di Prancis
Alvin Lie menyayangkan tidak adanya kebijakan penutupan gerbang internasional. Ia menyinggung soal penerbangan dari China hingga dari India.
"Bukan hanya penerbangan, tetapi gerbang penumpang internasional baik itu udara, laut, maupun darat, karena kan darat juga banyak. Kita sudah punya pengalaman ketika pertama kali tahun lalu Covid, itu kan (virus) dari China, kita juga tidak menutup penerbangan dari China. Covid ini semua adalah wabah impor yang dibawa manusia dari luar negeri,” jelasnya.
Alvin mencontohkan kebijakan cepat Hong Kong yang langsung menutup penerbangan dari Inggris dan India untuk mengantisipasi adanya varian baru.
Baca Juga: Corona Melonjak Pasokan Tabung Oksigen Menipis, Pemerintah Buka Opsi Impor Tabung Oksigen ?
Menurutnya, gerbang internasional harus ditutup juga selama PPKM darurat, yakni hingga 20 Juli nanti.
"Kenapa pemerintah Indonesia ini justru tidak menutup sumbernya dari luar negeri, tetapi yang diurus hanya domestiknya. Percuma saja pergerakan manusia dalam negeri dibatasi kalau sumbernya dari luar negeri tidak ditutup," pungkasnya.***
