Network
KABAR JOGLOSEMAR - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ada gerakan politik yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat (PD).
Gerakan politik itu dilakukan dan melibatkan orang dalam atau internal Partai Demokrat, baik kader aktif maupun yang sudah tidak aktif maupun orang luar yang berada di lingkaran istana.
Bahkan, gerakan itu itu mendapatkan dukungan dari sejumlah Menteri. Karena itu, ia sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menanyakan kebenaran dan mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut.
Menurut AHY, isu ini merupakan masalah serius yang harus dihadapi dan ditanggapi. Ia merasa perlu memberikan penjelaskan karena masalah ini, cepat atau lambat, akan menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas.
Dalam jumpa pers yang digelar Senin,1 Pebruari 2021, AHY mengatakan bahwa ia merasa perlu memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat (PD).
Menurut AHY yang didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat, gerakan politik yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat itu banyak mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini berdasarkan laporan dan aduan yang ia terima 10 hari lalu dari pimpinan daerah dan cabang Partai Demokrat. Dalam laporan itu disebutkan ada 5 orang kader Partai Demokrat baik yang masih aktif maupun yang nonaktif secara seorang pejabat di lingkaran istana.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, menurut laporan yang diterima AHY, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Dan untuk memenuhi syarat dilaksanakan KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara diajak dengan imbalan uang.
Dan mereka yakin gerakan itu berhasil karena mereka mengklaim mendapat dukungan dari para pejabat. Namun AHY sendiri merasa tidak yakin gerakan itu didukung oleh pejabat. Karena itu, pihaknya sudah meminta klarifikasi dari Istana.***
