Network
KABAR JOGLOSEMAR - Posisi Ribka Tjiptaning di Dewan PerwakilanRakyat (DPR), baru-baru ini dirotasi oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP).
Ribka Tjiptaning dirotasi dari komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan ke komisi VII yang membidangi urusan energi serta riset dan teknologi.
Tentu saja rotasi ini sempat membuat heboh banyak pihak dan tak sedikit yang mengkaitkan dengan kontroversi yang dilakukan Ribka beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning sempat bikin geger dengan pernyataannya yang menolak vaksinasi COVID-19.
Baca Juga: Pewaris Samsung Lee Jae Yong Divonis 30 Bulan Penjara Atas Kasus Suap
Rupanya tak cuma Ribka, ada beberapa anggota DPR dari Fraksi PDIP lainnya yang juga dirotasi yakni
Ihsan Yunus dari pimpinan Komisi VIII menjadi anggota Komisi II. Johan Budi Sapto Pribowo yang sebelumnya adalah anggota Komisi II dipindah jadi anggota Komisi III.
Kemudian ada Gilang Dhieflafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III. Lalu Marinus Gea dari sebelumnya Komisi III menjadi komisi XI.
Surat keputusan fraksi itu diteken Pimpinan Fraksi PDIP yang diketuai Utut Adianto dan Sekretaris Bambang Wuryanto pada Senin, 18 Januari 2021.
Kemudian terungkap alasan rotasi tersebut yang di dalamnya juga memuat nama Ribka Tjiptaning.
Baca Juga: Ribka Tjiptaning Dipindah ke Komisi VII Usai Tolak Divaksin, Begini Reaksi dr Tirta
“Ini merupakan rotasi biasa, setiap kader yang dirotasi untuk melakukan introspeksi diri,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto seperti dikutip dari Berita Subang.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning mendapat sorotan soal pernyataan menolak vaksinasi COVID-19.
Alih-alih satu suara dengan para jajaran PDI lainnya, Ribka justru berbeda.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pasien Sembuh Harian COVID-19 Catat Rekor Tertinggi
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. ***
