Network
Baca Juga: 6 Manfaat Jahe Merah yang Jarang Diketahui, Cek Nomor 5
Reyna Usman yang dikutip Kabar Joglosemar dari laman kemnaker.go.id, mengatakan, elemen di daerah sangat penting dilibatkan dalam pembahasan RPP sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Dikatakan, partisipasi masyarakat di daerah sangat penting untuk mendorong terciptanya komunikasi publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.
Selain itu, pelibatan masyarakat daerah juga merupakan bentuk keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.
Baca Juga: Ternyata Ini Arti Mimpi Gigi Copot, Salah Satunya Tanda Cemburu
Baca Juga: Aa Gym Positif COVID-19, Ustad Yusuf Mansur Sebut Minta Doa Kesembuhan untuk Bapak dan Guru
"Sebagai subyek yang akan menerima dampak pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Nomor 11 tahun 2020, masyarakat di daerah harus dilibatkan dan ikut menentukan arah kebijakan agar aturan turunan UU dapat diterima dan dilaksanakan," kata Reyna.
Selain mencari masukan dari masyarakat di daerah, daerah juga bisa mengantisipasi hal-hal yang diperlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya.***
