KABAR JOGLOSEMAR - Komitmen Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan berstatus honorer non-PNS diapresiasi oleh DPR RI.
Dan hal ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikbud untuk terus berupaya mentransformasi pendidikan, salah satunya melalui penyaluran bantuan subsidi upah (BSU), bagi pengajar dan tenaga kependidikan.
Baca Juga: Sudah Cair, Begini Mekanisme Pencairan BLT Subsidi Upah untuk Guru Honorer
Syaiful Huda, Ketua Komisi X dalam rapat kerja di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020) mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang secara konsisten terus memerhatikan kesejahteraan guru.
"Penyaluran BSU itu sendiri menjadi bagian realisasi Dana BOS dan BAUP PAUD, yang menjawab kesulitan dan tantangan pendidikan di daerah,” kata Syaiful Huda seperti dikutip Kabar Joglosemar dari laman resmi kemdikbud.go.id.
Sementara Mendikbud Nadiem Anwar Makarim merespon hangat atas apresiasi yang diberikan Komisi X DPR-RI.
“Saya menemukan bahwa di mana-mana guru menjadi penggerak. Motivasi dari guru-guru yang saya temui di seluruh Indonesia itiu menambah semangat bagi saya,” kata Mendikbud dalam forum yang sama.
Pada kesempatan itu pula, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im mengungkapkan bahwa total pagu Kemendikbud menjadi Rp 85,6 triliun setelah koreksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai unit.
Realisasi hingga per 14 November 2020 berada pada 62,21 persen dan pada akhir Desember 2020 ditargetkan realisasi Kemendikbud mencapai lebih dari 97 persen.
Baca Juga: Relawan Kemanusiaan dari Luar Sleman Belum Boleh Bergabung untuk Penanganan Bencana Merapi
Dikatakan, yang paling banyak adalah subsidi kuota internet sebesar Rp 3,7 triliun, Bantuan Subsidi Upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK) sebesar Rp 3,6 triliun dan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 2 triliun
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyoroti penyerapan anggaran Kemendikbud yang baru 62 persen.
Namun, ia tetap mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang diluncurkan Kemendikbud karena selalu memerhatikan kondisi peserta didik dan tenaga pendidik.
“Saya senang dan bangga berada di Komisi X, karena ada BSU, PIP dan bantuan PTN dan LL Dikti. Ini kami bisa memahami. Terima kasih juga untuk Peta Jalan Pendidikan. Ini sangat membesarkan hati,” tpuji Hetifah.
Dalam rapat tersebut, Kemendikbud juga mengusulkan Peta Jalan Pendidikan dapat dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden.
Hal ini dimaksudkan agar kekuatan Peta Jalan Pendidikan dapat bertambah.
Baca Juga: Belum Dapat BLT Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan? Kamu Bisa Lapor ke Sini
“Banyak sekali kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lainnya. Dengan adanya perubahan a makdiharapkan dapat dijalankan lebih cepat,” kata Mendikbud.***