KABAR JOGLOSEMAR - Pandemi COVID-19 sudah melanda dunia termasuk Indonesia selama satu tahun lebih.
Berbagai upaya sudah, sedang dan terus dilakukan untuk mengendalikan virus yang berasal dari Wuhan China itu, namun belum terkendali 100 persen. Karena itu, pengendalian harus dilakukan muli tingkat RT agar lebuh efektif.
Untuk itu Satgas Penanangan COVID-19 di daerah perlu mengevaluasi skenario penanganan mulai dari tingkat RT.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Sarankan Promo BTS Meal Dihilangkan dari Aplikasi
Bila ada RT yang masuk zona merah maka perlu dilakukan lockdown secara mikro di tingkat RT agar kasus bisa dikendalikan secr efektif.
Selain itu, perlu memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat mikro dengn mengevaluasi penerapan kebijkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat kabupaten/kota serta menindak sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri Nomor 12 tahun 2021.
"Pengendalian pandemi secara tepat akan mendorong kegiatan sosial ekonomi dan pendidikn berjalan baik. Salah satu hasil jerih payah pengendalian pandemi adalah mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap dan pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah secara terbatas," kata Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19.
Baca Juga: Tanggapan Pihak TNGM Soal Video Viral Remaja di Gunung Merapi
Wiku Adisasmito yang dikutip Kabar Joglosemar dari laman covid19.go.id pada Kamis, 10 Juni 2021, mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah sudah melakukan upaya terbaik secara preventif hingga kuratif. Hal ini juga dilakukan melalui peran strategis posko desa/kelurahan.
"Peran posko sangat penting dalam mencegah penularan di tataran mikro. Dengan demikian, tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan bisa dihindari," kata Wiku Adisasmito.
Wiku pun mengingatkan kepada pemerintah daerah agar menekan laju penularan dan menurunkan angka kasus aktif COVID-19 di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Beredar Video Viral Sekelompok Remaja Mendaki Gunung Merapi, Ini Faktanya
Sebab, potensi lonjakan paska libur Lebaran 2021 masih mengancam. Dikatakan, munculnya lonjakan kasus di berbagai daerah harus diantisipasi, terutama pada kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan.
Menurut Wiku Adisasmito, dari hasil monitoring Satgas Penanganan COVID-19, Pulau Jawa menyumbang angka terbanyak kasus secara nasional yakni mencapai 52,4 persen dari kasus yang ada. Angka ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa minggu ke depan.
Karena itu, pemerintah daerah harus saling bergotong-royong antar sesama di wilayah masing-masing atau antar wilayah.
Dengan demikian kebijakan penanganan bisa efektif dan tepat sasaran guna mencegah penularan antar masyarakat termasuk mencegah masuknya importasi kasus.
Baca Juga: 7 Bulan Ditutup, Terpal Penutup Stupa Candi Borobudur Dibuka
Dikatakan, dalam mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah melakukan upaya terbaikmelalui langkah preventif hingga kuratif melalui peran strategis posko desa/kelurahan. Peran posko desa/kelurahan penting dalam mencegah penularan di tataran mikro sehingga tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan bis dihindari. ***