KABAR JOGLOSEMAR - Pemerintah jauh-jauh hari sudah melarang masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri 2021. Namun, meski sudah dilarang masih ada 18,9 juta orang yang tetap nekat mudik pada Idul Fitri tahun ini.
Larangan mudik itu sendiri berlaku mulai 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mematuhi larangan mudik tersebut.
Baca Juga: BTS Dapat 4 Nominasi Billboard Music Awards 2021, Penggemar Antusias
Sementara pemerintah daerah diminta untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik agar benar-benar dipatuhi guna mencegah penyebaran atau penularan virus corona.
Ketika menyampaikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah seluruh Indonesia secara virtual pada hari Rabu 28 April 2021, Presiden Jokowi menyebut sebelum adanya larangan mudik, sebanyak 89 juta orang yang ingin mudik atau sekitar 33 persen dari total penduduk Indonesia.
Setelah pemerintah mengeluarkan larangan mudik, menurut Presiden Jokowi, jumlah yang ingin mudik turun 11 persen atau menjadi 29 juta orang yang masih ingin mudik.
Baca Juga: Jokowi Beberkan Jadwal Pencairan THR PNS dan Gaji ke-13, Ini Detailnya
Dan setelah pemerintah daerah seperti gubernur, bupati/walikota ikut menyampaikan larangan mudik maka jumlah yang ingin mudik turun 7 persen atau masih ada 18,9 juta orang yang tetap ingin mudik.
"Jumlah yang akan mudik masih tetap tinggi meski sudah dilarang. Hal ini harus diantisipasi dan dicegah. Sebab dengan banyaknya orang mudik sangat berpotensi meningkatnya angka kasus Covid-19. Ini yang harus kita cegah. Larangan mudik itu untuk keselamatan masyarakat," kata Presiden Jokowi dikutip Kabar Joglosemar dari laman presidenri.go.id pada Kamis 29 April 2021.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa larangan mudik dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus positif Covid-19. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya setiap selesai libur panjang angka kasus positif Covid-19 melonjak tajam.
Baca Juga: Sultan HB X: Alihkan Biaya Mudik untuk Ketahanan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga
Presiden Jokowi menyebut data 4 kali libur tahun 2020 yang menyebabkan kenaikan kasus virus coronan meningkat tajam. Pada libur Idul Fitri 2020, kenaikan kasus Covid-19 mencapai 93 persen, pada libur bulan Agustus 2020 naik tajam mencapai 119 persen.
Kemudian pada liburan bulan Oktober 2020 kasus Covid-19 naik 95 persen, dan usai libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 naik sampai 78 persen.
"Data ini menunjukkan bahwa libur panjang berpotensi meningkatnya kasus Covid-19. Karena selama liburan, termasuk perjalanan mudik, sangat berpotensi terjadi penularan atau penyebaran virus corona karena ada ada kerumuna massa," kata Presiden Jokowi dikutip Kabar Joglosemar dari laman presidenri.go.id pada Kamis 29 April 2021.
Baca Juga: Jadwal THR PNS Cair, Sri Mulyani: Dimulai Pada Periode H-10 Idulfitri
Selain memberi contoh pengalaman dalam negeri, Presiden Jokowi juga memberi contoh pengalaman India dimana kasus Covid-19 meningkat drastis setelah adanya pelonggaran penerapan protokol kesehatan dan kerumunan massa.
Menurut Presiden Jokowi, pada pada bulan Januari 2021, India berhasil menurunkan kasus Covid-19 sampai 10 ribu kasus per hari. Namun, saat ini terjadi lonjakan yang sangat eksponensial yakni mencapai 350 ribu kasus aktif per hari.
"Ini yang menjadi alasan dan dasar kita melarang mudik. Kita harus hati-hati," kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ini Keutamaan Membaca Al Quran di Malam Nuzulul Quran yang Sering Tidak Disadari
Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten atau kota, maka kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran Covid-19 dan jangan lengah.
"Bila diketahui ada peningkatan kasus, maka segera dilakukan penanganan agar langsung ditekan penyebarannya," kata Presiden.
Untuk itu, menjelang Idul Fitri 2021, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah agar hati-hati.
"Kepala daerah harus intens menyosialisasikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Presiden Jokowi.***