KABAR JOGLOSEMAR - Bantuan sosial (Bansos) 2021 yang diberikan Kemensos jadi angin segar bagi warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19.
Namun kenyataannya di lapangan, masih banyak permasalahan terkait target penerimaan bantuan sosial yang terdiri dari BST, BPNT dan PKH ini.
Masalah utama penyaluran bantuan sosial ini adalah banyaknya ketidaksesuaian data warga miskin yang ada di tingkat pusat dan di daerah. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera diselesaikan.
Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp2,4 Juta yang Cair Februari, Klik eform.bri.co.id/bpum Bisa Pakai HPMenteri Sosial, Tri Risma Harini mengatakan, pada prakteknya di masyarakat program bantuan ini memang banyak mengalami kendala salah satunya adalah data yang tidak sesuai yang dimiliki pusat dan data yang ada di tingkat daerah.
" Untuk mengatasi berbagai kendala ketidaksesuaian data warga penerima bantuan ini, Kemensos rutin setiap bulan melakukan pembaharuan data. Hal ini wajib dilakukan agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Ketidaksesuaian data warga penerima bantuan antara pusat dan daerah memang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya sering terjadi ketidaksesuaian data warga penerima antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Tips Menggambar Alis Agar Tampak Natural, Mudah untuk PemulaKemensos meminta pihak terkait untuk segera memperbaiki ketidaksesuaian data warga penerima bantuan dengan cepat karena program penyaluran ini terus berjalan.
Jangan sampai nantinya program bantuan sosial pemerintah justru salah sasaran dan akan berpengaruhi pada sistem percepatan pemulihan ekonomi.
Kemensos mencatat ada 40 daerah yang sudah mendapat surat dari Kemensos untuk memperbaiki data kependudukan warga penerima bantuan.
"Ada 40 daerah yang data warga penerima bantuan masih bermasalah karena banyaknya ketidaksesuaian data yang dimiliki. Kemensos sudah menyurati 40 daerah tersebut untuk segera memperbaiki data kependudukan warganya, " terang Risma.
Seperti diketahui sebelumnya, untuk program BPNT Kemensos telah menyalurkan setiap bulan sebesar Rp 200 ribu/KPM melalui Bank Himpunan Negara. Untuk program PKH dicairkan 4 tahap atau 1 kali dalam kurun waktu 3 bulan.
Sedangkan program BST dicairkan selama periode bulan Januari-April sebesar Rp 300 ribu melalui Pos Indonesia.
Baca Juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Cair Lewat Bank BRI, Segera Cek Nama Anda di SiniSementara itu menurut data Kemensos Provinsi Jawa Tengah, bantuan tunai menyasar KPM yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
BPNT Program Kartu Sembako disalurkan senilai total Rp 616,8 miliar untuk 3.084.000 KPM. Sedangkan PKH disalurkan senilai total Rp 1,04 triliun untuk 1.568.211 KPM dan BST senilai total Rp 359.3 miliar untuk 1.197.789 KPM.
Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya memberikan bantuan sosial pada masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak belum selesainya pandemi COVID-19.***