KABAR JOGLOSEMAR - Pakar ekonomi yang juga mantan Menko Ekuin di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, menyinggung utang pemerintah yang besar saat ini.
Cuitan Kwik Kian Gie di akun twitternya, @kiangiekwik, itu mendapat komentar beragam dari sejumlah netizen yang merupakan followernya.
Dalam cuitan yang diunggap pada 4 Februari 2021, Kwik Kian Gie menulis dalam melalui akun pribadinya, @kiangiekwik
Baca Juga: Cek di Bansos.siks.kemensos.go.id untuk Cairkan Bansos Siswa SMP Rp1,5 Juta
"Utang besar yg jatuh tempo tidak masalah krn bisa dibayar dng utang baru. Obligasi pemerintah kita laris manis krn berani bayar bunga tinggi. Yg bayar bunga yg membengkak terus kan kaum milenial yg pandai membuat unicorn? Perhatikan kalau talk show kan pinter2."
Menanggapi cuitan Kwik Kian Gie itu, seorang follower bernama Loek Siaw Fung dalam akun twitternya,
@SauwFung88 menulis, "berhutang utk investasi infrastruktur memang diperlukan. sama sprt kita mau punya rumah pertama kali, ambil KPR 15 thn. kalo dihitung bisa 2x lipat nilai hutangnya. maslh hutang negara utk bayar gaji PNS, Dpr, dprd, dll yg habis dikonsumsi itu yg jadi masalah."
Baca Juga: Dampak PPKM di Jogja Mulai Terasa, Kasus Positif COVID-19 Turun Drastis
Baca Juga: Dorong Lulusan jadi Wirausahawan Mandiri, Pendidikan Vokasi Direvitalisasi
Dan komentar Loek Siaw Fung itu mendapat tanggapan dari Jo_Mohammad dalam akun @jo-mohammad. Ia menurlis,
" Infrastrukturnya apa nih bisa lebih dijelaskan..hehhe soalnya kl jalan tol yg dimaksud...sdh ada beberapa yh malah dijual setlh jadi.."
Menanggapi pertanyaan Jo-Mohammad, Pandir Kelana dalam @PandirKelan4 mengatakan bahwa, "Dijual pasti untung tho? Hasil penjualan bisa buat modal utk buat tol baru. Jadi, penjualan tol yg telah operasional akan mempercepat pemeratan tol."
Baca Juga: Tak Gunakan Subsidi Upah, Ini Bocoran Pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021
Baca Juga: Bukan Uang, Ini Pengganti BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 yang Disiapkan Kemnaker
Menurut data yang dikutip Kabar Joglosemar dari berbagai sumber, hingga akhir Desember 2020 utang Indonesia sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB (produk domestik bruto) saat ini mencapai 36,68 persen.
Dalam buku APBN Kita, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa posisi utang pemerintah secara nominal memang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini terjadi karena terjadi pelemaha ekonomi karena COVID-19 dan ada peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam menangani kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.***