KABAR JOGLOSEMAR- Drama panjang perseteruan militer Myanmar dan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi memasuki babak baru.
Kini pemerintah militer Myanmar resmi mengumumkan kudeta Myanmar sejak Senin (1/2/21).
Baca Juga: 7 Makanan yang Dapat Menurunkan Risiko Kanker, dari Brokoli hingga Kacang
Kudeta Myanmar ini resmi diberlakukan pemerintah militer setelah pemerintah resmi menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar, Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa.
Juru Bicara Partai NLD, Myo Nyunt mengatakan bahwa para tokoh tersebut ditangkap tentara Myanmar dalam sebuah penggerebekan pada Senin dini hari waktu setempat.
"Kami mendengar mereka diambil oleh militer. Kami sangat mengkhawatirkan Suu Kyi dan Win Myint," tuturnya.
Melalui stasiun TV Myanmar, Myawaddy TV, angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) langsung mengumumkan status darurat militer Myanmar swlama satu tahun.
Baca Juga: Kasus Positif COVID-19 Tinggi, Luhut Pandjaitan Beberkan Data yang Mengejutkan
Pada kesempatan itu pula angkatan bersenjata Myanmar resmi mengumumkan kekuasaan pemerintah Myanmar diserahkan pada Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Penyebab Kudeta Myanmar
Kudeta Myanmar dilatarbekangi dengan hasil pemilihan umum pada 8 November 2020 yang dianggap militer Myanmar penuh kecurangan.
Militer Myanmar tidak menyetujui hasil pemilu November yang memenangkan Suu Kyi dan partai pengusungnya (partai NLD).
Militer Myanmar, Tatmadaw menuding ada 8 juta pemilih palsu pada pemilu bulan November 2020.
Militer Myanmar mendesak Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk memverifikasi jumlah suara.
Sebelum kudeta berlangsung, Tatmadaw mengancam akan bertindak jika tuntutan mereka tak dipenuhi.
Baca Juga: Bisa Untuk Ramal Jodoh, Ini Arti Weton Jawa Serta Cara Menghitungnya
Jenderal Aung Hlaing pada pekan lalu sempat mengisyaratkan militer tak segan mencabut konstitusi negara tahun 2008 jika tidak ada respon atas hasil pemilu Myanmar.
Sementara itu, partai oposisi utama, partai Union Solidarity and Development (USDP) juga menuduh bahwa adanya kecurangan dalam pemilu 2020.
Militer dan USDP juga protes karena seruan mereka mengenai penyelidikan pemilu tidak didengarkan Komisi Pemilihan Umum Myanmar.
Karena tak digubris, militer telah menerbitkan serangkaian temuan yang mereka katakan memberikan bukti untuk mendukung klaim telah ada penipuan dalam pemilu. Tetapi tuduhan tersebut telah ditolak oleh komisioner pemilu karena dianggap dilebih-lebihkan.
Konflik semakin memanas ketika juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kudeta pada Selasa (26/1/2021)
Zaw min memperingatkan bahwa angkatan bersenjata dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam pemilu Myanmar tidak ditangani.
Jalan-jalan di ibu kota Myanmar saat ini masih dikelilingi pagar dan kawat berduri dan aparat dari kepolisian dikerahkan untuk berjaga-jaga.
Baca Juga: Duel Ibrahimovic Vs Lukaku Berlanjut, Para Petinggi Klub Justru Panaskan Tensi
Belasan kedutaan besar termasuk delegasi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, mendesak militer Myanmar mematuhi norma-norma demokrasi.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar.***