KABAR JOGLOSEMAR - Presiden Joko Widodo mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK.
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, DPR Ingatkan Hati-Hati Ekspor Benih Lobster
Baca Juga: Komisi IV DPR Sudah Warning pada Menteri KKP Edhy Prabowo Soal Ekspor Benih Lobster
"Saya percaya KPK bekeja transparan, terbuka dan profesional," tulis Presiden Joko Widodo seperti dikutip Kabar Joglosemar dari akun twitter-nya @jokowi, Rabu (25/11/2020).
Jokowi memang tidak secara langsung menyebut atau menyinggung penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam OTT yang dilakukan KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari WIB.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah tmenghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK.
Sebelumnya, pada Rabu (25/11/2020) dinihari WIB, KPK melakukan OTT di Bandara Soekarno-Hatta. Lebih dari 10 orang, termasuk Menteri KKP Edhy Prabowo, tertangkap dalam OTT tersebut.
Baca Juga: Cari Promo Gajian? Serbu Promo Fantastis dari Shopee Gajian Sale!
Edhy Prabowo ditangkap bersama isterinya setiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Dekan Fakultas Hukum UII, Dr Abdul Jamil, menilai OTT mengapresiasi apa yang dilakukan KPK dengan OTT terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo.
Operasi tersebut membuktikan bahwa KPK ingin menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi.
"Ya perlu diapresiasi dan hal ini harus diupayakan terus menerus," kata Abdul Jamil kepada Kabar Joglosemar guna menanggapi OTT yang dilakukan KPK terhadap Menteri KKP.
Menurut Abdul Jamil, terkait OTT ini, KPK ingin menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi.
Baca Juga: Kala Susi Pudjiastuti Larang Ekspor Benih Lobster, Namun Diizinkan Menteri KKP Edhy Prabowo
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Bu Susi Trending di Twitter
Namun, masyarakat belum mengetahui bagaimana KPK menangani kasus lain, termasuk penanganan pelanggaran etik yang pernah terjadi di KPK.***