Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pakar Telematika Roy Suryo mengatakan, bila Presiden Joko Widodo serius untuk merevisi UU ITE (Informastika dan Transaksi Elektronik) maka jalan terbaik dan tercepat adalah dengan menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang).
Sebab, bila revisi dilakukan melalui proses di DPR RI maka akan panjang dan lama. Hal itu disampaikan Roy dalam akun twitternya @KRMTRoySuryo2 yang diunggah pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 12.41 WIB.
"Tweeps, Benar khan apa yg saya sampaikan ke berbagai media sebelumnya? Kalau memang (Presiden @jokowi) serius, maka jalan terbaik & tercepat adalah terbitkan PERPPU Sebab Revisi di @DPR_RI akan panjang & lama. Lha ini malah bikin Tim Perumus (baca: Juru) Tafsir UU ITE?," cuit Roy Suryo yang dikutip Kabar Jogosemar di @KRMTRoySuryo2, Sabtu 20 Februari 2021.
Mengenai apa alasan ia mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan PERPPU ketimbang merevisi melalui proses di DPR RI, menurut Roy Suryo, kalau Presiden Joko Widodo hanya "melemparkan" revisi UU ITE ke DPR RI maka kondisi "ketakutan masyarakat terhadap UU ITE" masih akan lama.
"Tweeps, Ini penjelasannya kenapa saya mendorong PERPPU, Kalau Presiden @jokowi hanya "melemparkan" revisi ke @DPR_RI lagi maka sama saja kondisi "ketakutan masyarakat thdp UU ITE" ini masih akan lama alias PHP Revisi sebuah UU makan waktu sangat lama, blm tarik menarik politiknya," kata Roy Suryo.
Namun Roy Suryo mengajak masyarakatuntuk tetap berpikir positif menyambut niat baik Presiden Jokowi yang berinisiatif untuk merevisi pasal-pasal karet UU ITE.
Baca Juga: Sisi Lain Sosok Arya Saloka Ikatan Cinta : Jualan Dimsum, Roti hingga Baju Muslim
Baca Juga: Bukan Putus, Ini Jawaban Kalina Octaranny dan Vicky Prasetyo Batal Nikah 21 Februari
"Tweeps, Mari kita positive-thinking sambut niat baik Pak @jokowi utk Inisiasi Pemerintah merevisi Pasal2 Karet UU-ITE ini, Namun mengingat kalau lewat @DPR_RI perlu proses politik yg Panjang & Lama, Kenapa tidak Presiden sekalian saja keluarkan PERPPU spt sebelum2nya? Why not?,"cuit Roy Suryo.
Sebelumnya, Roy Suryo mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan pada UU ITE-nya tapi pada implementasi dan obyektifitas pelaksanaan (aparat hukum) yang menjalankannya.
"Tetapi inti permasalahannya bukan di UU ITE sebenarnya, krn UU tsb sdh ada sjk th 2008. Namun pada Implementasi & Obyektivitas pelaksana (Aparat hukum) yg menjalankannya. Juga yg terpenting, Bubarkan BuzzerRp & Organisasi "Tukang Lapor" itu, toh HARAM hukumnya .. Setuju, Tweeps?,"cuit Roy Suryo yang diunggah pada 17 Februari 2021.
Baca Juga: Sisi Lain Sosok Arya Saloka Ikatan Cinta : Jualan Dimsum, Roti hingga Baju Muslim
Baca Juga: Nissa Sabyan Diisukan Jadi Selingkuhan Ayus, Ini Kata Mantan Manajer Sabyan
Menanggapi usulan Roy Suryo agar Presiden Jokowi mengeluarkan PERPPU terkait UU ITE, seorang warganet Aisyah Nur Khazanah dalam akun twitternya @Kak_Aisyah mengatakan bahwa PERPPU juga harus dipikirkan masak-masak.
"PERPPU juga kan harus dipikirkan masak-masak Om. Jadi sabar semua perlu yang namanya Proses," cuit Aisyah Nur Khazanah dikutip Kabar Joglosemar dari akun twitternya @Kak-Aisyah yang diunggah pada hari Rabu 17 Februari 2021.***
