Network
Hal itu penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid tentang COVID-19 dan terhindar dari hoax atau berita bohong.
Sylviana berpendapat agar hal-hal tersebut dapat terwujud, pemerintah melibatkan pelayanan kesehatan dasar seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19.
“Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat seyogyanya menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya penanggulangan Covid-19. Namun tidak semua Puskesmas menjalankan fungsi tersebut, terutama bagi Puskesmas yang berada di daerah-daerah dikarenakan minimnya sarana dan prasarana,” ungkapnya dalam keterangan pers yang dikutip oleh Kabar Joglosemar.
Baca Juga: Mengenal Makna Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
Budi pun menjamin perihal tunjangan atau insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga kerja lainnya seperti sopir, office boy dll yang terlibat dalam penanganan covid-19 yang bersumber dari APBN.
“Saat ini yang terjadi adalah kekhawatiran beberapa Pemimpin Daerah untuk mengalokasikan APBD bagi tunjangan nakes dan/atau tenaga kerja lainnya yang terlibat dalam penanganan Covid-19 karena belum merevisi APBD nya. Padahal revisi APBD tidak perlu dilakukan jika merujuk pada surat Kemendagri,” ujarnya.
Zuhri M. Syazali, anggota DPD RI dari Bangka Belitung juga turut angkat bicara. Ia menyampaikan agar pemerintah dapat menggunakan vaksin merah putih, yang merupakan produksi dalam negeri, sebagai alternatif vaksin.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Ide Dekorasi Valentine yang Berkesan, Cocok untuk Kamu yang Low Budget
Menyambut hal tersebut, Menkes Budi Gunadi pun menjelaskan bahwa jumlah dosis vaksin Covid-19 di Tanah Air mencukupi hingga kuarter pertama tahun 2022.
