KABAR JOGLOSEMAR – Politikus Mahfud MD baru-baru ini mengungkapkan alasan di balik munculnya gagasan vaksinasi berbayar beberapa waktu lalu.
Perlu diketahui, pada hari Senin, 12 Juli kemarin vaksinasi berbayar vaksin Sinopharm mulai bisa dilayani di Klinik Kimia Farma.
Adapun biaya untuk melakukan vaksinasi berbayar tersebut mencapai sekitar Rp800 ribuan sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra.
Baca Juga: Tablo Epik High Ceritakan Perasaannya Menjadi Inspirasi bagi Banyak Orang Seperti BTS
Belum lama ini, Presiden Jokowi membatalkan kebijakan vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma tersebut. Vaksinasi diusahakan akan gratis.
Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun media sosialnya terutama Twitter.
“Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat,” cuit Mahfud MD dikutip Kabar Joglosemar.com dari akun Twitter @mohmahfudmd pada Sabtu, 17 Juli 2021.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Forum Pimred PRMN Dorong Pemerintah Lakukan Hal Ini
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga menjelaskan alasan Pemerintah menerapkan vaksin berbayar tersebut adalah karena ingin mempercepat vaksinasi.
“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” lanjutnya.
Baca Juga: Klik Link diskopukmdiy, Ini Cara Daftar Vaksinasi Covid-19 Gratis untuk Warga Domisili Yogyakarta
Pro dan kontra yang terjadi sejak kabar vaksinasi berbayar itu merebak pun ditampung oleh Pemerintah dan diputuskan bahwa kebijakan vaksinasi berbayar tersebut dibatalkan.
“Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” pungkasnya.***