KABAR JOGLOSEMAR - Bupati Alor, Provinsi NTT Amon Djobo tampak mencak-mencak sambil berdiri memarahi Staf Kemensos (Kementerian Sosial) di ruang kerjanya.
Dalam sebuah video yang beredar luas pada Selasa, 1 Juni 2021, itu dengan suara lantang dan nada tinggi sambil berdiri, Bupati Alor memarahi Staf Kemensos yang duduk terdiam.
Kemarahan Bupati Alor Amon Djobo itu terkait batuan sosial (bansos) PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kemensos yang ditangani oleh DPRD, bukan oleh Pemerintah Daera (Pemda) Alor. Hal ini dinilai oleh Bupati Alor tidak menghargai pemerintah daerah.
Baca Juga: Diperiksa Polisi 2 Juni, Roy Suryo Didampingi Pakar ITE dan 2 Pengacara
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Bupati Alor bahkan mengusir Staf Kemensos untuk segera meninggalkan Kabupaten Alor.
Bahkan sambil berdiri dengan kedua tangan di pinggang, Bupati Alor memeloti sejumlah Staf Kemensos yang tetap diam, tak bereaksi apa pun meski dibentak-bentak oleh Bupati Alor dengan suara keras dan nada tinggi.
Dikutip Kabar Joglosemar dari sebuah sumber, Bupati Alor Amon Djobo mebenarkan video tersebut. Namun, ia mengaku tidak tahu persis kapan hal itu terjadi karena ia sibuk sehingga tidak ingat lagi kapan terjadi.
Baca Juga: Adu Peran dengan Pria Lebih Tua, Lea Ciarachel Pemeran Zahra Istri Ketiga Jadi Trending di Twitter
Bupati Alor mengaku kemarahan itu dipicu oleh sikap Kemensos yang tidak menghargai Pemda Alor dengan menyalurkan PKH melalui sebuah partai politik yang kemudian dibagikan oleh Ketua DPRD setempat kepada penerima PKH.
Hal ini dinilai Bupati Alor sebagai langkah Kemensos yang tidak menghargai Pemda Alor.
Bukan hanya marah terhadap Staf Kemensos, Bupati Alor juga marah kepada Mensos Tri Rismaharini. Bahkan dalam video itu, Bupati Alor mengatakan kepada Staf Kemensos akan segera mengirim surat kepada Presiden Jokowi.
Bupati Alor merasa tersinggung karena penyaluran bantuan sosial PKH tidak melalui Pemda Alor tapi justru lewat partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga penerima PKH.
Padahal sebagai bantuan kemanusiaan, bantuan PKH tersebut seharus disalurkan melalui pemerintah daerah, bukan melalui partai politik.
"Kita semua sama-sama menurus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini. Karena itu, bantuan kemanusiaan tersebut seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, bukan oleh DPRD,” kata Bupati Alor dengan nada tinggi. ***