KABAR JOGLOSEMAR - Pemerintah meminta agar pemda memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten atau kota.
Pengawasan tersebut dimaksudkan sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor esensial di zonasi lebih rendah mengingat adanya kecenderungan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri meski dilarang.
"Penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan," tutur Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito pada Selasa, 11 Mei 2021.
Baca Juga: 8 Pantun Ucapan Selamat Idul Fitri Lucu Cocok untuk Keluarga, Teman hingga Pasangan
Terkait larangan mudik yang diberlakukan, Wiku menambahkan bahwa kebijakan itu dibuat sebagai upaya untuk mencegah penuparan.
Menilik dari pengalaman sebelumnya, potensi kenaikan kasus yang seringkali terjadi pasca libur panjang.
"Pada prinsipnya silaturahmi merupakan tradisi dan bentuk ibadah masyarakat yang perlu dijamin haknya," kata Wiku.
"Namun, di tengah kondisi Pandemi COVID-19, metodenya perlu disesuaikan menjadi silaturahmi virtual untuk mencegah terjadinya penularan yang terjadi kepada keluarga yang ada di kampung halaman," imbuhnya.
Baca Juga: Menaker Jelaskan Ketentuan Penempatan TMI di Taiwan
Menurutnya, silaturahmi saat Idul Fitri sangat penting dan menjadi momentum melepas rindu kepada keluarganya di kampung halaman lewat cara yang berbeda salah satunya virtual.
Meski hanya bisa melalui virtual, Wiku mengatakan hal itu tidak mengurangi esensi silaturahmi langsung.
"Namun, silaturahmi virtual tidak sedikitpun mengurangi esensi silaturahmi fisik. Bahkan, silaturahmivirtual ini merupakan bentuk perlindungan kita terhadap keluarga di kampung halaman," ungkap Wiku.
Pihaknya berharap masyarakat bersabar dan menunda dahulu kegiatan mudik yang ingin dilakukan. ***