Network
KABAR JOGLOSEMAR - Sejak tahun 2016, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
OECD merupakan open government sebagai budaya pemerintahan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.
Dan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, telah mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan pandemi corona, pemulihan ekonomi nasional serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam mengadopsi teknologi digital.
Baca Juga: Warga Jogja Buka Posko Janur Kuning di Malioboro
Hal ini dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam platform media sosial serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, Senin (26/10/2020), mengatakan, Kementerian Kominfo telah menurunkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital.
"Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional," kata Johny G Plate.
Menurut Johnny G Plate seperti dikutip Kabar Joglosemar.com dari laman resmi kominfo.go.id, ada lima kebijakan yang dilakukan yakni,
Baca Juga: Tradisi EXO Lepas Member yang Akan Wamil: Pegang Kepala Member yang Botak
Pertama, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022 dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
