Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pemerintah India meminta Twitter menghapus konten yang mengkritik penanganan India terhadap pandemi COVID-19.
Twitter menyampaikan permintaan itu diungkapkan oleh pemerintah India pada Sabtu, 24 April 2021 di tengah kabar lonjakan kasus COVID-19 di negara itu.
Sejumlah konten dari anggota parlemen, aktor, mantan jurnalis, dan menteri tenaga kerja hingga hukum Bengal Barat dihapus.
Baca Juga: Panglima Militer Min Aung Hlaing Setuju Bakal Hentikan Krisis di Myanmar
"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Peraturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan," kata juru bicara Twitter seperti dikutip KabarJoglosemar.com dari Insider.
Meski ada permintaan, namun tak serta merta semua konten berkaitan seputar penanganan COVID-19 di India dihapus.
"Jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat membatasi akses ke konten hanya di India."
"Dalam semua kasus, kami memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa kami Kami telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut," imbuh pernyataan itu.
Baca Juga: Hadis Tentang 5 Mati Syahid dalam Islam, Salah Satunya Meninggal Karena Tenggelam
Sebelumnya, The Verge melaporkan data dari Lumen Database mengonfirmasi bahwa pemerintah India telah meminta penghapusan tweet yang mengkritik tanggapannya terhadap virus corona.
