Network
KABAR JOGLOSEMAR – Ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon, Selasa 4 Agustus 2020 lalu masih membutuhkan menimbulkan tanda tanya besar untuk mengetahui penyebab ledakan.
Pemerintah Lebanon terus melakukan investigasi ata kejadian yang menewaskan sedikitnya 135 orang dan 5.000 orang lainnya mengalam luka-luka.
Sebelumnya, pemerintah Lebanon mengonfirmasi bahwa ledakan dahsyat yang berpusat di sebuah pelabuhan di Beirut itu disebabkan oleh bahan peledak yang disimpan dalam sebuah gudang, seperti dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, dalam berita yang berjudul https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01653557/kemarahan-warga-lebanon-membara-terkuak-fakta-baru-ledakan-dahsyat-di-beirut?page=4
Melalui Gubernur Beirut, Marwan About, Pemerintah Lebanon mengumumkan bahwa ada 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di dalam gudang pelabuhan tersebut.
Mengenai pemicu ledakan atau orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, pemerintah Lebanon memastikan akan segera menemukan dan menangkap orang yang bertanggung jawab atas ledakan itu.
Namun di tengah investigasi yang dilakukan, terdapat fakta baru yang membuat kemarahan masyarakat Lebanon membara.
Baca Juga: Hastag #PrayForLebanon Ramaikan Media Sosial Twitter
Fakta itu adalah bahwa pemerintah Lebanon telah mengetahui bahwa bahan peledak itu telah disimpan lebih dari enam tahun lalu.
Kemarahan masyarakat Lebanon itu dicurahkan dan trending di berbagai platform media sosial dengan hashtag #tutupmulut.
Ketika kisruh siapa yang harus bertanggung jawab dengan ledakan ini, sejumlah pihak justru seolah tak mau disalahkan.
Baca Juga: Terbakar Cemburu, Seorang Remaja Bunuh Pacar dan Jasadnya Dimasukkan dalam Karung
Seperti Menteri Pekerjaan Umum Michel Najjar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia hanya mengetahui keberadaan bahan peledak yang disimpan di pelabuhan Beirut 11 hari sebelum ledakan.
Dia mengetahui adanya bahan peledak di pelabuhan melalui laporan yang diberikan kepadanya oleh Dewan Pertahanan Tinggi negara itu.
"Tidak ada menteri yang tahu apa yang ada di hanggar atau kontainer, dan bukan tugas saya untuk mengetahuinya," kata Najjar.
Setelah mengetahui adanya bahan peledak, sang Menteri mengatakan dia langsung menindaklanjuti masalah tersebut.
Tetapi pada akhir Juli, pemerintah Lebanon memberlakukan lockdown di tengah peningkatan cepat kasus Covid-19.
Najjar akhirnya berbicara dengan manajer umum pelabuhan, Hasan Koraytem, pada hari Senin.
Dia meminta Koraytem untuk mengirimkan semua dokumentasi yang relevan, sehingga dia bisa "menyelidiki masalah ini."
Baca Juga: Seorang Warganet Diduga Anak SD Kirim Hujatan Kepada Aurel Hermasnyah
Sayangnya permintaan itu datang terlambat. Keesokan harinya, tepat setelah jam 6 sore sebuah gudang di pelabuhan meledak, menghancurkan pelabuhan dan menghancurkan sebagian besar kota Beirut.
Najjar juga mengaku bahwa dia telah mengirim setidaknya 18 surat permintaan kepada hakim setempat untuk memindahkan dan membuang bahan peledak sejak tahun 2014.
Najjar menolak untuk memberikan dokumen tersebut kepada Al Jazeera, dengan alasan penyelidikan berkelanjutan atas penyebab ledakan tersebut.
"Pengadilan tidak melakukan apa-apa. Itu kelalaian," katanya.
Baca Juga: 7 Orang Terseret Ombak di Pantai Goa Cemara, 5 Hilang dan 2 Meninggal Dunia
Tetapi Nizar Saghieh, seorang ahli hukum Lebanon terkemuka, mengatakan yang bertanggung jawab atas ledakan ini adalah yang mengawasi pelabuhan tersebut.
"Tanggung jawab hukum utama di sini adalah pada mereka yang ditugaskan untuk mengawasi pelabuhan, otoritas pelabuhan dan kementerian pekerjaan umum, serta Bea Cukai Lebanon," paparnya.
"Jelas bukan hakim yang diminta untuk menemukan tempat yang aman untuk menyimpan barang-barang ini," katanya kepada Al Jazeera.***
