Network
"Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah," katanya.
Kastorius Sinaga menyebutkan bahwa faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda.
Namun, hasil pemantauan rutin Kemendagri masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda sesuai data yang telah di cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes.
Baca Juga: Winter aespa Dikritik Soal Hamster, Ini Sebabnya
Dia mengatakan bahwa di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah.
"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu frontliner penanganan Covid-19 di daerah," ucapnya dari Antara, Selasa, 31 Agustus 2021.
Oleh karena itu, Kastorius Sinaga mengatakan jika pada 30 Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani surat teguran kepada 10 Kepala Daerah (Bupati dan Wali Kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.
Baca Juga: ARMY Protes Weverse Tak Kirim Barang yang Sudah Dibeli Setelah Membership Berakhir
"Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 Bupati dan Wali Kota yang belum membayarkan Innakesdanya," ujarnya.
Kastorius Sinaga menjelaskan bahwa 10 Kepala Daerah tersebut, yaitu Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser.
