Network
KABAR JOGLOSEMAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah, yaitu bupati hingga wali kota atas keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).
Teguran itu adalah imbas dari keterlambatan pembayaran insentif nakes tersebut. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengaku pihaknya terus mengawasi realisasi belanja anggaran Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dengan serius.
Atas hal tersebut, Mendagri Tito memerintahkan jajaran eselon 1 Kemendagri, khususnya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD.
Baca Juga: Ini Cara Unik Jungkook BTS Rayakan Ultah ke-24
548 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia akan dimonitoring mingguan berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah, serta penanganan Covid-19 di daerah.
Stafsus Mendagri, Kastorius Sinaga mengatakan bahwa realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri di dalam memonitor realisasi belanja APBD.
Fokusnya adalah pada penanganan Covid-19 termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes.
Baca Juga: 15 Kode Redeem Genshin Impact Terupdate 1 September 2021, Update 2.1 Rilis Besok
Hal tersebut sebagaimana dikutip Kabar Joglosemar dari Pikiran-Rakyat dalam artikel berjudul Daftar 10 Kepala Daerah yang Belum Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan, Ditegur Langsung Menteri Jokowi
