Network
KABAR JOGLOSEMAR - Terus melonjaknya angka positif covid-19 di DIY membuat sejumlah pihak mendesak Sri Sultan HB X untuk segera menarik rem darurat guna mengendalikan penyebaran Covid-19.
Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menarik rem darurat.
Hal ini terkait dengan melonjaknya kasus Corona di DIY yang mencapai lebih dari 800 kasus baru dalam sehari.
Baca Juga: Anang Hermansyah Diberitakan Meninggal, Aurel dan Ashanty ‘Ngamuk’
Baik PWM maupun FPRB DIY sama-sama berkirim surat ke Sultan. Desakan tersebut agar penanganan Covid-19 bisa ditekan dari hulu.
Saat ini, rumah sakit sebagai hilir penanganan Covid-19 sudah nyaris penuh.
"Mempertimbangkan situasi berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY, terdapat 830 kasus positif harian, kasus aktif 15,41 persen (8.917) positivity rate 25,46 persen, BOR total 85, 37 persen, kami memohon kebijaksanaan dan kewelasasihan Bapak Gubernur untuk mengambil kebijakan radikal, yang mendasar sebagai rem darurat, agar situasi di DIY tidak bertambah buruk" terang Wakil Ketua PWM DIY, Arief Jamali Muis.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Negatif COVID-19, Ternyata Ini Rahasia Kekebalan Tubuhnya
Arief mengatakan dari penilaian Muhammadiyah Covid-19 Commad Center (MCCC), Sultan perlu untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala DIY.
"Apa pun namanya kami tidak mempermasalahkan. Yang jelas harus ada pembatasan kegiatan sosial dengan sangat-sangat ketat di DIY karena situasi tidak baik-baik saja," jelasnya.
Muhammadiyah juga meminta Sultan untuk bisa memastikan kondisi sektor hilir yakni respons kedaruratan dan penanganan medis. Selain itu diharapkan ada jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.
Baca Juga: Kontak Fisik dengan Penderita Dominasi Penularan COVID-19 di DIY
Sultan diminta menjamin ketersediaan kebutuhan medis berupa APD (alat pelindung diri) sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis.
Kebutuhan-kebutuhan itu meningkat drastis dan sempat langka pada beberapa waktu belakangan ini.
"Turut mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan klaim dari rumah sakit-rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respons pandemi Covid-19, baik untuk tahun 2020 lalu maupun tahun 2021 ini. Sumber daya berupa cash flow tersebut dibutuhkan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut," pungkas Arief.***
