Network
KABAR JOGLOSEMAR - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mewakili pemerintah menyatakan menolak mengesahkan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara pimpinan Moeldoko. Atas putusan itu, kubu Moeldoko pun memberikan tanggapan.
Baca Juga: Member Ungkap Jimin BTS Jadi Sosok yang Berharga
Saiful Huda Ems SH, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Kabar Joglosemar, Rabu 31 Maret 2021, mengatakan, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko menghormati keputusan yang diambil pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
Sebab hal ini membuktikan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.
Selain itu, juga membuktikan bahwa tuduhan yang menyebutkan pemerintah berada di belakang Moeldoko adalah tidak benar.
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," kata Saiful Huda.
Dikatakan, adanya isue miring yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar. Dan hal ini telah dibantah langsung oleh pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar.
Menurut Saiful Huda, kader-kader senior Partai Demokrat yang mendatangi, meminta dan meminang Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi).
Baca Juga: Siap-siap! SHINee Akan Rilis Album Repackage ke-7 pada 12 April 2021
