Network
KABAR JOGLOSEMAR- KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat sudah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat 5 Maret 2021 dan berhasil memilih Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menjadi Ketua Umum.
Pengurus DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun mempertanyakan sikap Mahfud MD selaku Mengkopolhukam yang terkesan membiarkan KLB berlangsung.
Apalagi, menurut Andi Arief yang dikutip Kabar Joglosemar dari akun terbarunya, @AndiArief_ID, Ormas Pemuda Pancasila yang ikut menjaga area KLB diadudoma dengan kader sah Partai Demokrat.
Baca Juga: Surya Paloh Sesalkan Gejolak Di Tubuh Partai Demokrat Berujung KLB
Baca Juga: Berlangsung Singkat, KLB Demokrat Langsung Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum
Padahal, Partai Demokrat tidak pernah bermasalah dengan Pemuda Pancasila. Ia pun mempertanyakan sikap Mahfud MD yang terkesan membiarkannya.
"Pak Prof @mohmahfudmd ysh, lihat prilaku kakak pembina dlm memenuhi nafsunya. ORMAS pemuda Pancasila diadu domba dg kader sah kami. Kami tidak pernah bermasalah dg Pemuda Pancasila. Mereka sahabat kami. Apakah pak Prof @mohmahfudmd sengaja ikut membiarkan? Ini pertanyaan serius," cuit Andi Arief.
Pak Prof @mohmahfudmd ysh, lihat prilaku kakak pembina dlm memenuhi nafsunya. ORMAS pemuda Pancasila diadu domba dg kader sah kami. Kami tidak pernah bermasalah dg Pemuda Pancasila. Mereka sahabat kami. Apakah pak Prof @mohmahfudmd sengaja ikut membiarkan? Ini pertanyaan serius. pic.twitter.com/gMYRSWIzRg— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 5, 2021
Menurut Andi Arief, sebagai Menkopolhukam seharusnya Mahfud MD selaku Menkopolhukam tidak diam terhadap kudeta-istilah Andi Arief untuk KLB-yang dilakukan Moeldoko dan segelintir mantan kader.
Sebab, syarat KLB harus ada izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dalam hal ini SBY.
Baca Juga: 10 Mitos Jawa yang Sebenarnya Punya Makna Baik, Soal Jodoh hingga Kesopanan
Baca Juga: Kemenkop UKM Salurkan BPUM 2021, Berikut Informasi Terkini Hingga Syarat Pendaftarannya
"Prof @mohmahfudmd diam terhadap kudeta ak Moeldoko dan segelintir mantan kader. Syarat KLB harus ada izin ketua majelis tinggi Pak SBY. Puluhan kader malam ini minap di kediaman SBY menjaga beliau dan Ketum AHY, takut keselamatannya terancam. Pak Moeldoko gunakan jurus nekad," tambah Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief-ID.
Prof @mohmahfudmd diam terhadap kudeta Pak Moeldoko dan segelintir mantan kader. Syarat KLB harus ada izin ketua majelis tinggi Pak SBY. Puluhan kader malam ini minap di kediaman SBY menjaga beliau dan Ketum AHY, takut keselamatannya terancam.Pak Moeldoko gunakan jurus nekad.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 4, 2021
Ketua dpd yg hadir 0, syarat 2/3
Ketua DPC yg hadir 0 persen ( dari dari Jumlah total 514 ketua DPC.
TIDAK ADA ijin Ketua majelis tinggi.
Jadi KlB dihadiri peserta Ghaib.
KLB bukan hanya abal-abal tapi ghaib. Aya aya wae..— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 5, 2021
Sejauh ini memang belum ada pejabat pemerintah baik Menteri hingga Presiden belum berkomentar apapun terkait kisruh internala Partai Demokrat yang berujung digelarnya KLB dan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Seorang warganet, desa wanguk dalam akun twitternya @desa_wanguk pun menyarankan agar SBY dan AHY menemui Presiden Jokowi meminta agar semua hasil KLB Partai Demokrat tidak diterima dan tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, bagaimana pun Kemkumham beradadi di bawah Presiden.
"Sebaiknya pa @SBYudhoyono dan mas @AgusYudhoyono , bersilaturahmi menemui pa Jokowi, meminta agar semua hasil dari KLB partai Demokrat, tidak diterima dan tdk di sahkan oleh Kementrian hukum dan HAM RI, bgmanapun juga kemkumham masih berada di bawah kekuasaan pa Jokowi," kata desa wenguk dikutip Kabar Joglosemar dari akun twitternya @desa_wenguk yang diunggah hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 17.04 WIB.***
