Ketum PBNU, Said Aqil Tolak Keras Rencana Pemerintah Investasi Miras

 

KABAR JOGLOSEMAR - Peraturan Presiden yang berencana akan melegalkan investasi minuman keras (miras) ditentang banyak pihak, salah satunya dari Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj.

Said Aqil menolak keras rencana pemerintah tersebut hal ini karena selain miras diharamkan dalam agama Islam, seorang Kepala Negara menurutnya harus membuat kebijakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya.

" Kita menolak keras Perpres miras, sudah jelas dalam salah satu ayat Alquran yang menyebutkan, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan)," terang Said Aqil.

Baca Juga: Insentif PPnBM Resmi Berlaku Maret 2021, Sri Mulyani: Sekarang Saatnya Beli Mobil Baru

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 2 Maret: Buka Lembaran Baru, Andin dan Aldebaran Saling Meyakinkan Diri

Said menambahkan, setiap kebijakan yang dibuat Presiden harus mementingkan kemaslahatan umat, sudah jelas dalam Alquran bahwa miras dilarang, kok ini malah didukung dan akan dijadikan investasi bisnis.

Lebih lanjut Said menegaskan, miras sudah seharusnya dicegah dan tidak boleh ditoleransi karena berbahaya dan berdampak negatif. Seperti dalam kaidah fikih yaitu Ar-ridho bisysyai, ridho bima yatawalladu minhu, yang berarti rela terhadap sesuatu, artinya rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu tersebut.

"Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak," tambahnya.

Baca Juga: Pilih Suami dengan Cermati 3 Weton Pria Paling Setia dalam Pernikahan Menurut Primbon Jawa

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di sini, diatur juga soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam modal bisa berupa perseorangan atau badan usaha.