Rawan Penyelewengan, 40 Kepala Daerah Diminta Lakukan Perbaikan Data Bansos 2021

KABAR JOGLOSEMAR - Kementerian Sosial memantau ketat program penyaluran bansos 2021 meliputi program BST, BPNT dan program KPH. Ketiga program tersebut jika tidak diawasi dengan benar rawan terjadi tindakan penyelewengan.

Seperti temuan Kemensos yang mendapati 40 daerah yang sampai saat ini masih mengalami ketidaksesuaian data warga penerima bantuan. Data warga penerima bantuan sosial di 40 daerah tersebut tidak sama dengan data yang dimiliki pusat.

"Program bantuan sosial harus dikawal ketat dan terus dipantau karena praktik penyelewengan bansos ini sangat mungkin terjadi. NIK punya peranan penting  sekaligus pengontrol untuk memastikan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar-benar menerima bansos sesuai data yang ada," terang Menteri Sosial, Tri Risma Harini. 

Baca Juga: Masyarakat Dapat Rp2,4 Juta sebagai Pengganti Subsidi Gaji 2021 yang Dihentikan

 

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 8 Februari: Andin Cabut Gugatan Cerai, Aldebaran Akui Soal Saksi Palsu?

Risma menambahkan, Bansos diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sepadan dengan data NIK pada data dukcapil pusat.

Sampai saat ini menurut data Kemensos ada tambahan 600 ribu warga penerima bantuan bansos 2021 yang sebelumnya belum menerima bansos karena mengalami permasalahan ketidaksesuaian data.

Kemensos meminta pihak terkait untuk segera memperbaiki ketidaksesuaian data warga penerima bantuan dengan cepat karena program penyaluran ini terus berjalan.

Baca Juga: Ketidaksesuaian Data Jadi Masalah Utama Penyaluran Bansos 2021

Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp2,4 Juta yang Cair Februari, Klik eform.bri.co.id/bpum Bisa Pakai HP

Jangan sampai nantinya program bantuan sosial pemerintah justru salah sasaran dan akan berpengauh pada sistem percepatan pemulihan ekonomi.