KABAR JOGLOSEMAR - Untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
Salah satu bantuan sosial yang akan diberikan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 7,08 triliun. Masing-masing KPM menerima Rp 200.000 per bulan yang diberikan selama 6 bulan mulai bulan Juli hingg Desember 2021.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Usaha Mikro Informal Dapat Insentif Rp 1,2 Juta
Dikutip Kabar Joglosemar dari laman pkh.kemensos.go.id yang diunggah hari Selasa, 20 Juli 2021, Mensos Tri Rismaharini mengatakan bahwa ini merupakan program bansos terbaru. Dengan demikian, 5,9 juta KPM tersebut merupakan keluarga yang baru menerima bansos.
“Mereka merupakan penerima bansos yang sama sekali baru. Ini merupakan data dari pemerintah daerah. Masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Mensos Risma Tri Rismaharini.
Dikatakan, Kemensos sudah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) guna mengurangi dampak kebijakan PPKM Darurat.
Karena itu, Mensos Tri Rismaharani meminta masyarakat agar tetap tenang, sebab pada masa kedaruratan pandemi COVID-19 pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam bagi masyarakat.
Menurut Mensos Tri Rismaharini, Kemensos mengalokasikan anggaran Rp 7,08 triliun untuk bansos bagi 5,9 juta KPM tersebut.
Baca Juga: Walikota Solo, Gibran Rakabuming Umumkan Sembuh dari Covid-19
Selain bansos uang tunai tersebut, pada masa PPKM Darurat Kemensos juga akan menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 5 kg khusus bagi pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat.
Mereka yang menerima bantuan beras tersebut adalah para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak dan mereka yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras untuk 122 pemerintah kabupaten/kota, masing-masing mendapat 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.
Baca Juga: Kebijakan PPKM Level 4 Berlaku Hari Ini, Reaksi Netizen: Pedes Banget ke Dompet
Menurut Mensos Tri Rismaharini, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras seberat 10 kg per /KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
Bantuan beras tersebut disalurkan Perum Bulog berdasarkan data penerima dari Kemensos dan data tersebut juga dikirim ke Kementerian Keuangan. Volume beras dari Perum Bulog sebanyk 200 juta kg. Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi.***