KABAR JOGLOSEMAR - Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali rupanya masih diperpanjang lagi. Kini ada PPKM Jawa-Bali periode kedua yang dimulai pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Setidaknya ada 73 kabupaten/kota yang terdiri dari 46 daerah wajib PPKM dan 23 inisiatif daerah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pun telah melakukan monitoring serta evaluasi terhadap PPKM Jawa Bali periode 11-18 Januari 2021.
Adapun Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan jika hasil monitoring evaluasi inilah yang menjadi dasar perpanjangan PPKM.
Baca Juga: Uji Coba Vaksin COVID-19 Bisa Dihirup dari Hidung Tunjukan Hasil Menjanjikan
Baca Juga: Perankan Lim Ju Gyeong di True Beauty, Moon Ga Young: Perlu Waktu Untuk Memahaminya
Menurutnya, dampak PPKM Jawa Bali 11-25 Januari 2021 belum berdampak maksimal.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali merupakan salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, tentu saja memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
"Sehingga, perlu adanya pelaksanaan kebijakan ini secara sungguh-sungguh, untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap penanganan kasus Covid-19, berdasarkan seluruh indikator yang ada," demikian terang Prof. Wiku saat memberikan keterangan pers di Gedung BNPB yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 21 Januari 2021.
Wiku menjelaskan indikator yang dimaksud sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM adalah indikator kasus Covid-19, indikator kematian, indikator kesembuhan dan indikator keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR).
Baca Juga: Remaja di Korea Rekam Upaya Ibu Tiri untuk Meracuninya
Baca Juga: Solar dan Moonbyul MAMAMOO Perpanjang Kontrak, Bagaimana dengan Hwasa dan Wheein?
Hasil pengamatan pada indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten/kota menurun, 3 kabupaten/kota tidak mengalami perubahan.
Sedangkan pada indikator kematian tercatat 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan, dan 28 kabupaten/kota mengalami penurunan.
Sedangkan, pada indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten/kota mengalami peningkatan.
Terakhir, indikator keterisian tempat tidur atau BOR, sebanyak 6 dari 7 provinsi atau persentasenya 66,32%, kabupaten/kota masih berada di atas parameter nasional.
Baca Juga: Suga BTS Trending di Twitter, Ternyata Ini Alasannya
Baca Juga: Soal Menolak Vaksin COVID-19 Bisa Dipenjara, Ini Klarifikasi dari Wamenkumham Prof. Eddy
Disampaikan Wiku, jika melihat monitoring serta evaluasi menunjukkan perlu adanya penambahan strategi penanganan pandemi COVID-19.
Lebih lanjut,diperlukan monitoring sampai ke tingkat komunitas termasuk perkantoran. Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan menjadi salah satu upaya untuk menekan penularan virus corona.
Wiku berpesan agar masyarakat tidak ragu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat juga seharusnya kooperatif selama masa pembatasan. ***