KABAR JOGLOSEMAR - Sejak tahun 2016, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
OECD merupakan open government sebagai budaya pemerintahan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.
Dan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, telah mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan pandemi corona, pemulihan ekonomi nasional serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam mengadopsi teknologi digital.
Baca Juga: Warga Jogja Buka Posko Janur Kuning di Malioboro
Hal ini dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam platform media sosial serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, Senin (26/10/2020), mengatakan, Kementerian Kominfo telah menurunkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital.
"Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional," kata Johny G Plate.
Menurut Johnny G Plate seperti dikutip Kabar Joglosemar.com dari laman resmi kominfo.go.id, ada lima kebijakan yang dilakukan yakni,
Baca Juga: Tradisi EXO Lepas Member yang Akan Wamil: Pegang Kepala Member yang Botak
Pertama, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022 dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
Kedua, adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (Bandwidth Monitoring System.
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun ini menjadi pemenang Prize Winner di PBB. Level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 Ditransfer Awal November, Segera Cek Nama Anda Lewat Cara Ini
Keempat, menurut Menteri Kominfo, berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Reguation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.
Kelima, penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjadi isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini.
Menteri Johnny mengharapkan berbagai kebijakan tersebut tidak hanya dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, namun juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif dan efisien.
Baca Juga: Kai EXO Tak Ikut Foto Bersama Melepas Chen untuk Wajib Militer
"Melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index juga dapat kita realisasikan," kata Johnny G Plate. (Kabar Joglosemar.com/Philipus Jehamun)