Network
KABAR JOGLOSEMAR - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai program '1 keluarga 1 sarjana' milik pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi solusi atas impian banyak orang Indonesia dalam bidang pendidikan.
Utamanya berkenaan dengan mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.
"Sekolah kan menjadi persoalan bangsa ini sudah lama. Artinya sekolah itu mahal. Jadi pemerintah harus melakukan sesuatu. Bebas belajar 9 tahun, jadi setelah itu perguruan tingginya mahal," terangnya di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Baca Juga: Jadwal Keberangkatan Kereta Bandara Rute YIA-Stasiun Tugu Yogyakarta 18 Januari 2024
Menurut Agus, menjadi sarjana menjadi idaman dari banyak orang Indonesia. "Jadi itu tentu menjadi impian orang Indonesia untuk minimal jadi S1. Jadi program itu memang menjadi idaman atau keinginan banyak pihak kalau kita baca selama ini," tambahnya.
Sebelumnya, SMRC melakukan survei untuk membandingkan program dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
Hasilnya, responden paling banyak memilih program satu keluarga miskin, satu sarjana milik Ganjar-Mahfud dengan raihan 48 persen.
Baca Juga: Persaingan Ketat E-Commerce di Akhir Tahun 2023, Brand Lokal dan UMKM Pilih Apa?
Kemudian program tunjangan ibu hamil oleh Anies-Muhaimin yang memperoleh 32 persen. Sementara program makan dan susu gratis yang diinisiasi Prabowo-Gibran hanya 20 persen karena dinilai paling tak terlalu penting.
Terkait dengan program paslon lain, Agus juga mengapresiasi. Ia menyebut program paslon 01 dan 02 saling terkait yakni persoalan stunting.
"Itu kan sebetulnya terkait antara 1 sama 2, Anies kan terkait dengan stunting sebetulnya. Program stunting itu kan tidak hanya mengobati anak stunting tetapi sejak dari dia mau menikah, gizinya harus sudah baik, tidak anemia, tidak kurang darah," tegasnya.
Baca Juga: SINOPSIS NATH 17 Januari 2024 Episode Terbaru: Mahua Menolak Tinggalkan Krishna
Menurutnya, persoalan stunting juga menjadi fokus dari pemerintahan saat ini. Kendati dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. "Itu tentu menjadi konsen, program strategisnya presiden. Meskipun dalam perjalanannya disalahgunakan gak jelas. Karena banyak hal itu sebetulnya angka-angka yang disampaikan buat saya masih sangat meragukan," sambungnya.
Kendati demikian, Agus menegaskan program pendidikan dan kesehatan memang harus dilakukan oleh siapapun nanti presidennya untuk menjadi Indonesia Emas 2045. "Jadi program ini menjadi penting untuk Indonesia Emas 2045, tiga-tiganya," tegasnya.
Persoalan Etika
Agus juga menyoroti elektabilitas paslon yang berbanding terbalik dengan akseptabilitas program yang ditawarkan.
"Kalau saya dengan survei menjelang pemilu, pilkada itu saya tidak terlalu percaya. Karena itu tergantung yang bayar siapa," sebutnya.
Menurutnya ada persoalan netralitas yang melanggar etika dalam pemilu kali ini. Aparat negara diarahkan untuk mendukung Paslon tertentu.
"Persoalannya sekarang diarahkan ke 02. Itu kan menurut saya tidak etis. Harusnya Bawaslu gerak cepat," pungkasnya.
Tingkatkan Taraf Hidup
Sementara itu, Peneliti Bidang Ketenagakerjaan BRIN, Triyono mengatakan, pendidikan adalah jalan terang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
“Kalau bicara pendidikan, untuk memutus rantai kelas sosial. Kalau berkiblat ke negara maju, pendidikan berpengaruh meningkatkan taraf hidup,” kata Triyono. Pendidikan adalah jalan terang untuk membuka pengetahuan, berkreasi sehingga nantinya bisa berwiraswasta.
“Bicara pendidikan bukan hanya pendidikan semata, namun bagaimana menciptakan kewirausahaan yang akibatnya meningkatkan kreasi, menghadirkan pengusaha-pengusaha, dan mereka menciptakan lapangan pekerjaan,” jelas Triyono.
Selain membuka peluang wiraswasta, tenaga kerja yang memegang gelar sarjana, memiliki keterampilan, juga punya daya tawar ketika masuk ke dunia kerja.
“Kita berbicara di hubungan industrial, ada bargaining posisi ketika kita memiliki keterampilan dan pendidikan bahasa, dan meningkatkan daya tawar,” imbuh Triyono.
Maka dari itu, agar kian kompetitif, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. “Kemudian di-mix lah, pendidikan yang bagus, keterampilan, kemampuan bahasa dan IT,” sebut Triyono.***
