Network
KABAR JOGLOSEMAR - Dalam beberapa hari terakhir ramai diberitakan terkait wacana pengenaan PPN terhadap sembako, seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan sebagainya yang meresahkan masyarakat dan pedagang pasar.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun terjun langsung ke pasar tradisional selain untuk berbelanja juga menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada pedagang terkait wacana PPN untuk sembaki tersebut.
Baca Juga: 17 Pasien Covid-19 di Jogja Meninggal dalam 24 Jam Terakhir
Setelah menjelaskan secara lengkap, Menku Sri Mulyani Indrawati pun meminta para pedagang dan masyarakat agar tidak mudah termakan isu.
"Pagi tadi saya ke pasar Santa di Kebayoran belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sambil ngobrol dengan beberapa pedagang di sana. Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikutip Kabar Joglosemar dari akun Instramnya, @smindrawati yang diunggah pada hari Senin, 14 Juni 2021.
Menkeu Sri Mulyani mengaku sejumla ibu pedagang di pasar tradisional yang ditemuinya mengungkapkan kekhawatirannya setelah membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual.
Menurut Sri Mulyani, pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan.
Baca Juga: Resmi Punya Klub Bola, Atta Halilintar Sampaikan Psywar kepada Raffi Ahmad
Ia memberi contoh beras produksi petani kita seperti Cianjur, Rojolele, Pandan Wangi dan lain-lain yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional, tidak dipungut pajak (PPN).
Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak.
Demikian pula daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharusnya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.
Itu asas keadilan dalam perpajakan dimana yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang berat, pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Ia memberi contoh, pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan.
Selain itu, pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru. Pemerintah pun memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid-19.
"Inilah fokus pemerintah saat ini, yaitu melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha agar bisa tidak hanya bertahan namun pulih kembali secara kuat. Semangat para pedagang untuk bangkit sungguh luar biasa. Ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan saat melakukan berbagai aktivitas! Jangan mudah termakan hasutan,” kata Menkeu Sri Mulyandi Indrawati. ***
