Network
KABAR JOGLOSEMAR - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mewakili pemerintah menyatakan menolak mengesahkan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara pimpinan Moeldoko. Atas putusan itu, kubu Moeldoko pun memberikan tanggapan.
Baca Juga: Member Ungkap Jimin BTS Jadi Sosok yang Berharga
Saiful Huda Ems SH, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Kabar Joglosemar, Rabu 31 Maret 2021, mengatakan, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko menghormati keputusan yang diambil pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
Sebab hal ini membuktikan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.
Selain itu, juga membuktikan bahwa tuduhan yang menyebutkan pemerintah berada di belakang Moeldoko adalah tidak benar.
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," kata Saiful Huda.
Dikatakan, adanya isue miring yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar. Dan hal ini telah dibantah langsung oleh pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar.
Menurut Saiful Huda, kader-kader senior Partai Demokrat yang mendatangi, meminta dan meminang Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi).
Baca Juga: Siap-siap! SHINee Akan Rilis Album Repackage ke-7 pada 12 April 2021
Selain itu, ideologi radikal tidak dapat dipungkiri telah tumbuh subur di tengah-tengah kita. Hal ini telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia.
Pembiaran tumbuhnya kelompok radikal telah memberikan sinyalemen pertarungan ideologis yang dapat memperuncing disintegrasi bangsa melalui politik identitas.
Pembiaran kelompok radikal yang tumbuh subur tersebut, telah menimbulkan intoleransi, terkotak kotaknya anak bangsa dan redikalisme yang mengancam masa depan bangsa dan negara kita.
Untuk menyelamatkan Indonesia Emas 2045 dan menyelamatkan demokrasi Pancasila dari rongrongan radikalisme, menurut Saiful Huda, Moeldoko bersedia menerima amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan segala resiko.
"Ini adalah pilihan politik Moeldoko secara pribadi. Langkah ini bukan ambisi pribadi Moeldoko, apalagi hanya sekadar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045," tegas Saiful Huda.
Dikatakan, Indonesia telah mengatur dengan sangat rapi bagaimana sistem penyelesaian konflik partai, di antaranya ada mekanisme penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Negeri.
Mekanisme hukum itu inya Allah akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Muncul Kejahatan Anti-Asia di Amerika, Mark Tuan GOT7 Khawatir
"Mari bersama-sama menjunjung tinggi supremasi hukum. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Saiful Huda.
Untuk itu, menurut Saiful Huda, Moeldoko dan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang menghimbau seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada agar tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing masing.
"Mari kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Partai Demokrat adalah partai yang bersih, cerdas dan santun. Mari kita tunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang memperjuangkan demokrasi berlandaskan Pancasila, yang memperjuangkan nasib rakyat agar makin baik, yang memberi ruang kepada seluruh kader untuk mengembangkan karirnya, yang menjadi partai terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Saiful Huda.***
