Network
KABAR JOGLOSEMAR - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan pendampingan terhadap puluhan anak menjadi korban ekploitasi seksual melalui jaringan online.
Sebagian besar korban yang terlibat dalam eksploitasi seksual mengaku melakukan hal itu karena demi memenuhi kebutuhan hidup.
Dan di antara para korban ada yang mengaku sudah diketahui orangtua, sementara sebagian lagi tidak dikehaui orangtua karena dianggap sebagai pergaulan biasa.
Baca Juga: Apakah Dr. Ha Akhirnya Dipenjara di The Penthouse 2?
Praktek eksploitasi seksual yang melibatkan anak-anak tersebut diungkapkan Humas Polda Metro Jaya dan Kementerian PPPA maupun stakeholders di Tangerang Selatan pada hari Selasa 16 Maret 2021. Disebutkan bahwa sedikitnya ada 15 anak yang menjadi eksploitasi seksual secara online.
Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, dikutip Kabar Joglosemar dari kominfo.go.id pada Sabtu 20 Maret 2021 mengatakan, eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur bisa dijerat Pasal 76I Jo Pasal 88 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dikatakan, kasus tersebut sebagai pengingat bagi para orangtua agar terus memperhatikan dan menjaga anak supaya terhindar dari bujuk rayu. Ia berharap praktek eksploitasi seksual pada anak tersebut tidak dicontoh oleh orang lain.
Karena itu, ia berharap para orangtua menyiapkan tumbuh kembang anak dengan baik-baik agar kasus-kasus seperti ini bisa dicegah.
"Kami menghimbauan semua orangtua yang mempunyai anak agar lebih waspadadengan modus-modus bujuk rayu yang menjebak anak dalam kasus serupa,’” kata Nahar.
Menurut Naha, Kemen PPPA sudah melakukan pendampingan dan assesmen kepada para korban kasus eksploitasi anak tersebut sejak awal pemeriksaan oleh kepolisian.
Assesmen lebih pada mendalami motif masing-masing korban yang berbeda, salah satunya karena kebutuhan hidup.
Baca Juga: Apakah Cheon Seo Jin Menikah dengan Joo Dan Tae di The Penthouse 2? Ini Jawabannya
Nahar mengaku sudah berkoordinasi dengan UPTD P2TP2A DKI Jakarta guna memberi tempat penampungan sementara dan pendampingan psikologis kepada para korban.
Selain itu, Kemen PPPA memantau proses hukum dan memastikan pelaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dikatakan, sesuai Pasal 76 UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.
Para pelaku yang melaggar ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 200 juta.
Para pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan dan atau Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi jika memenuhi unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian.
Baca Juga: Terungkap Siapa Sebenarnya Na Aegyo di The Penthouse 2
Tidak hanya itu, menurut Nahar, kasus tersebut bisa didalami lebih lanjut guna mengetahui kaitan dengan praktek perdagangan orang dan pelanggaran UU ITE.***
