Network
KABAR JOGLOSEMAR - Penantian soal kelanjutan penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah terjawab.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi karyawan yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 ini dihentikan.
Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang digaji di bawah Rp5 juta.
Baca Juga: Selalu Muncul Dalam Perayaan Imlek, Ternyata Ini Arti Simbol Singa dan Naga Pada Tarian Barongsai
Tahun 2020 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan dengan total Rp2,4 juta per orang.
Dana yang disalurkan Rp600 per bulan selama empat bulan berturut-turut. Kini sudah berganti tahun, rupanya pemerintah melalui Kemnaker menyiapkan program lainnya dan sementara tidak melanjutkan BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Dilansir Kabar Joglosemar dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan jika anggaran BSU tidak ada di APBN 2021.
Dengan begitu, tidak ada dana yang disiapkan untuk disalurkan lagi bagi para pekerja atau buruh dalam program BLT BPJS Ketenagakerjaan.
BLT BPJS Ketenagakerjaan akan diganti dengan program lainnya. Diutamakan untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi para pekerja.
Bantuan ini berupa pelatihan dan peningkatan kompetensi para calon pekerja maupun pekerja.
Baca Juga: Penting Bagi Perempuan, Ini Makanan Super untuk Mencegah Kanker Serviks
Kemnaker turut berperan penting dalam hal penyediaan SDM unggul. Sehingga Kemnaker bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Adapun kerjasama itu bisa berdampak pada pengambilan kebijakan pelatihan vokasi.
Menaker Ida menambahkan kalau sinergi itu dalam hal pelatihan, peningkatan kompetensi serta penempatan magang, penempatan tempat kerja bagi calon pekerja maupun pekerja yang terampil.
“Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” ungkap Ida Fauziyah Sabtu, 20 Januari 2021 dikutip Kabar Joglosemar dari Antara.
Dilansir Kabar Joglosemar dari kemnaker.go.id, Kemnaker juga membuat program yang menargetkan 500 ribu tenaga kerja terampil bekerja di lima kawasan destinasi wisata super prioritas.
Dilansir Kabar Joglosemar dari situs resmi Kemnaker, Tak hanya sekadar pelatihan namun Kemnaker juga menjanjikan para tenaga kerja itu mengikuti sertifikasi.
Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Belum Bisa Tekan Laju Penularan COVID-19, Ini Kata Jokowi
"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas diantaranya yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang,” terang Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri penandatanganan MoU di Medan pada Kamis, 28 Januari 2021 lalu.
Kerja sama dilakukan antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan dengan Institut Teknologi Del. Adapula penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera.
Baca Juga: Selain Merokok, Ini 7 Kebiasaan yang bisa Memicu Kanker
Dengan bantuan BBPLK dapat dilakukan pelatihan bagi para calon pekerja atau pekerja agar makin terampil.
Pemerintah dalam hal ini Kemnaker memberikan program untuk menekan angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. ***
