Network
KABAR JOGLOSEMAR - Sebuah fakta terungkap bahwa warga Amerika Serikat tidak bisa menuntut perusahaan seperti Pfizer jika terjadi efek samping yang ditimbulkan dari vaksin corona mereka.
Hal tersebut dikatakan oleh Pengacara Ketenagakerjaan Dallas, Rogge Dunn. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan Pfizer maupun Moderna.
Dikutip KabarJoglosemar.com dari CNBC News Kekebalan hukum tersebut membuat perusahaan yang memproduksi vaksin itu dibebaskan dari tanggung jawab jika terjadi efek samping dari vaksin buatan mereka.
Baca Juga: SNMPTN 2021 Semakin Dekat, Cek Syarat, Jadwal dan Tahap Pendaftarannya di Sini
Tak cuma itu, pemerintah Amerika Serikat juga tidak akan memberikan kompensasi untuk risiko yang ditimbulkan dari vaksin tersebut.
"Sangat jarang hukum kekebalan menyeluruh disahkan," kata Rogger.
"Perusahaan farmasi biasanya tidak ditawarkan banyak perlindungan tanggung jawab berdasarkan hukum," imbuh dia.
Sebelumnya, pada awal Desember 2020, diberitakan Independent, pemerintah Inggris telah memberikan raksasa farmasi Pfizer ganti rugi hukum yang melindunginya dari tuntutan, memungkinkan vaksin virus korona untuk diluncurkan di seluruh negeri pada awal minggu depan.
Baca Juga: Hasil Tes Corona S.Coups Belum Keluar, SEVENTEEN Batal Tampil di KBS Song Festival 2020
Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial telah mengonfirmasi bahwa perusahaan telah diberi ganti rugi yang melindunginya dari tindakan hukum sebagai akibat dari masalah apa pun dengan vaksin.
Menteri juga telah mengubah undang-undang dalam beberapa minggu terakhir untuk memberikan perlindungan baru kepada perusahaan seperti Pfizer, memberi mereka kekebalan dari tuntutan pasien jika terjadi komplikasi.
Dalam konferensi pers dengan wartawan, Ben Osborn, direktur pelaksana Pfizer Inggris, menolak menjelaskan mengapa perusahaan membutuhkan ganti rugi.
Baca Juga: Kata Menaker soal Kebijakan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021
"Kami tidak benar-benar mengungkapkan detail apa pun di sekitar aspek apa pun dari perjanjian itu dan secara khusus seputar klausul pertanggungjawaban," ujarnya. ***
