Network
Tak setuju dengan kebijakan Edhy Prabowo , Susi menekankan, lobster merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbarui dan dapat dipanen dengan mudah.
“Lobster itu SDA yang reneawble. Salah satu dari sedikit SDA laut yang bisa diakses/ ditangkap dengan mudah oleh pancing, bubu dari para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dengan kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dengan baik dan benar,” lanjut twit Susi.
Susi mengatakan, pengelolaan SDA secara instan haruslah dilarang, terlebih lagi plasma nutfahnya. Dia juga membandingkan produksi lobster di 2000-an dengan produksi belakangan ini.
“Pengelolaan SDA yang renewable secara instant extractive dan massiv harus dilarang. Apalagi pengambilan plasmanutfahnya. Its A NO NO !! Sebelum tahun 2000 an Lobster ukuran kurang dari 100 gram di Pangandaran dan sekitarnya pada saat musim lobster bisa 3 sampai 5 Ton per hari. Sekarang 100 kg per hari saja tidak ada,” ujar Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri KKP, Ini Dugaan Kuat Pakar Kasus yang Jerat Edhy Prabowo
Data-data produksi lobster ada di Pelabuhan Ratu, Yogya Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah bagian selatan, Sumatera bagian barat yang menghasilkan 300 ton sampai 500 kg pada 15 tahun lalu.
Susi juga menekankan soal Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 1982 tentang wilayah laut teritorial Indonesia.
“Saya sudah pernah bilang Ingat Djuanda & UNCLOSE 1982 telah memberikan NKRI Kedaulatan Laut sd 200 NM sebagai Zone Economi Exlusivenya untuk Kesejahteraan Bangsa Kita. Laut Masa Depan Bangsa Indonesia,” tegasnya.
Seperti diketahui, saat ini, Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu (25/11/2020). Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan kasus korupsi benur lobster.
